REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, karena berpotensi melemahkan peluang pembicaraan diplomatik di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Zarif, yang merupakan tokoh penting dalam perjanjian nuklir Iran 2015 mengatakan sanksi tersebut tidak akan mempengaruhinya.
"Javad Zarif mengimplementasikan agenda pemimpin tertinggi Iran dan merupakan juru bicara utama rezim di seluruh dunia. AS mengirim pesan yang jelas kepada rezim Iran bahwa kami tidak dapat menerima perilaku Zarif baru-baru ini," ujar Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.
Sebelumnya pada 24 Juni, Trump memberikan sanksi kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan pejabat tinggi Iran lainnya. Mnuchin mengatakan, AS sudah lama menargetkan Zarif untuk menerima sanksi.
Reuters melaporkan, pada pertengahan Juli pemerintah AS telah memutuskan untuk menunda pemberian sanksi kepada Zarif untuk sementara waktu. Mnuchin mengatakan, Zarif menggunakan media sosial untuk menyebarkan propaganda dan informasi yang tidak benar.
Sanksi yang dijatuhkan kepada Zarif mencakup pemblokiran semua properti atau kepentingan yang dimilikinya di AS. Namun, Zarif mengkonfirmasi bahwa dia tidak memiliki aset maupun kepentingan di Negeri Paman Sam tersebut.
"Alasan AS untuk menargetkan saya adalah karena saya adalah 'juru bicara utama Iran di seluruh dunia'. Apakah kebenaran itu menyakitkan? Itu tidak berpengaruh pada saya atau keluarga saya, karena saya tidak memiliki properti atau kepentingan di luar Iran. Terima kasih telah menganggap saya ancaman besar bagi agenda Anda," ujar Zarif dalam Twitternya.
Zarif tinggal di AS sejak usia 17 tahun. Dia merupakan mahasiswa hubungan internasional di San Fransisco dan Denver. Dia kemudian ditunjuk sebagai duta besar Iran untuk PBB dari 2002 hingga 2007.
Pemerintahan Trump sedang menggodok keputusan apakah akan memberikan visa perjalanan kepada Zarif, termasuk perjalanan ke PBB. Zarif dijadwalkan hadir pada Sidang Umum tahunan PBB pada September mendatang. Jika Zarif mendapatkan visa perjalanan, maka kemungkinan dia akan melakukan kontak langsung maupun tidak langsung dengan AS dalam sidang PBB tersebut.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi menanggapi pemberian sanksi AS kepada Zarif melalui Twitternya. Mousavi mengebut, pemberian saknsi tersebut merupakan puncak inkonsistensi para pemimpin AS.
"Puncak kebodohan dan ketidakkonsistenan para pemimpin Amerika adalah pada titik di mana mereka tidak mengakui Zarif sebagai orang yang berpengaruh dalam kebijakan Iran, tetapi dengan ketidaktahuan besar mereka memberikan sanksi kepadanya! Orang Amerika memiliki Ketakutan yang kuat terhadap logika Zarif dan keterampilan negosiasinya," kata Mousavi dalam cicitannya di Twitter.
Ikuti Whatsapp Channel Republika