REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Arab Saudi mengizinkan perempuan dewasa untuk bepergian tanpa izin dan memberi mereka lebih banyak kontrol atas masalah keluarga, Jumat (2/8). Hal ini dapat memangkas sistem perwalian laki-laki yang telah banyak dikritik.
Serangkaian keputusan kerajaan yang diterbitkan dalam Dekrit pada Jumat menetapkan, paspor Saudi harus dikeluarkan untuk setiap warga negara yang mengajukan permohonan. Selain itu, setiap orang di atas usia 21 tahun tidak perlu izin untuk bepergian.
Amandemen terhadap peraturan juga memberikan perempuan untuk pertama kalinya hak mendaftarkan kelahiran anak, perkawinan atau perceraian, akan dikeluarkan dokumen keluarga resmi, dan memenuhi syarat sebagai wali bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Riyadh telah lama mengalami kecaman internasional atas status perempuan.
Kelompok hak asasi menyatakan perempuan sering diperlakukan sebagai warga kelas dua. Perempuan Saudi harus mendapatkan persetujuan dari wali laki-laki pada keputusan penting sepanjang hidup mereka.
Seorang influencer Saudi terkemuka dan mantan pembawa acara, Muna Abu Sulaiman bersama ribuan wanita Saudi merayakan langkah ini sebagai era baru. "Satu generasi yang tumbuh bebas dan setara dengan saudara-saudaranya," kata dia, merujuk pada kebebasan untuk bepergian.
Penguasa kerajaan secara de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman telah melonggarkan pembatasan sosial. Ini seperti mencabut larangan mengemudi bagi perempuan tahun lalu, bagian dari upaya untuk membuka kerajaan Muslim yang konservatif, dan mengubah ekonomi.
Sementara itu, pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun lalu di tangan agen-agen Saudi menimbulkan protes global. Negara Teluk Arab dikritik secara luas atas penangkapan, dan dugaan penyiksaan terhadap hampir belasan aktivis perempuan.
Beberapa kasus dari wanita muda yang mencari suaka di luar negeri dengan klaim represi berbasis gender, menambah tekanan lebih lanjut pada Riyadh atas sistem wali pria. Status perwalian antara hukum dan adat istiadat menjadikannya masalah bagi Pangeran Mohammed.
Bagian lain dari sistem tetap utuh. Perempuan masih membutuhkan izin dari kerabat pria untuk menikah atau hidup sendiri.
Sebuah tagar yang menyerukan pernikahan tanpa persetujuan wali merupakan salah satu tren teratas, bersama dengan tagar berterima kasih kepada putra mahkota, dan satu lagi menggembar-gemborkan aturan perjalanan baru. Di samping itu, dekrit tersebut juga mencakup peraturan ketenagakerjaan yang akan memperluas kesempatan kerja bagi perempuan, mewakili sebagian besar warga Saudi yang menganggur.
Mereka menetapkan semua warga memiliki hak bekerja tanpa menghadapi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kecacatan, atau usia. Pangeran Mohammed meluncurkan rencana ambisius pada 2016 untuk mengubah perekonomian pada 2030. Hal ini membayangkan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menjadi 30 persen dari 22 persen.
Saudi berada di peringkat 141 dari 149 negara di 2018 Global Gender Gap, sebuah studi World Economic Forum tentang bagaimana perempuan berperan dalam partisipasi ekonomi dan politik, kesehatan dan pendidikan. "Mohammed bin Salman telah mendedikasikan dirinya untuk memperbaiki apa yang dipatahkan para ekstremis. Ini bukan tentang keterbukaan seperti yang disebut beberapa orang, ini tentang hak yang sama untuk semua," sebut pengguna bernama Wael melalui Twitter.
Banyak warga negara tetap waspada terhadap laju perubahan yang cepat. "Kami adalah komunitas Muslim, bukan komunitas Barat, semoga Tuhan menjaga anak-anak perempuan kami aman dari segala kejahatan," kata Sarah, seorang wanita Saudi berusia akhir 40-an yang menolak untuk memberikan nama keluarganya.
"Bayangkan jika anak perempuan Anda tumbuh dewasa dan meninggalkan Anda dan tidak kembali, apakah Anda bahagia?," ucap Sarah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
