Pemilu legislatif susulan di Brecon dan Radnorshire hari Kamis (01/08) dimenangkan calon dari Partai Demokrat Liberal Inggris yang pro-Uni Eropa, Jane Doods, mengalahkan petahana dari Partai Konservatif Chris Davies. Jane Dodds menang dengan 1.425 suara atas Chris Davies.
Hilangnya kursi dari South Wales ini berarti partai Konservatif pimpinan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Johnson sekarang hanya memegang mayoritas dengan satu kursi di House of Commons, yaitu seluruhnya 320 kursi dari 639 kursi di di Parlemen.
Terancam mosi tidak percaya?
Hasil pemilu susulan ini akan mempersulit upaya pemerintahan Boris Johnson mendapat dukungan parlemen bagi agenda Brexitnya. Situasi ini juga membuatnya rentan terhadap mosi tidak percaya yang dapat sewaktu-waktu diajukan pihak lawan untuk memaksakan pemilihan umum.
Setelah hasil pemilu susulan diumumkan, Jean Dodds mengatakan: "Tindakan pertama saya sebagai anggota parlemen baru ketika saya tiba di Westminster adalah menemui Tuan Boris Johnson, di mana pun ia bersembunyi, dan mengatakan katakan padanya untuk berhenti bermain-main dengan masa depan komunitas dan rencana Brexit tanpa kesepakatan."
Setelah terpilih menggantikan Theresa May sebagai ketua Partai Konservatif dan otomatis sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru, Boris Johnson berulangkali menegaskan dia akan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa, sampai batas waktu 31 Oktober. Dia mengatakan akan melaksanakan Brexit, sekalipun tanpa perjanjian (No Deal Brexit).
Kritik tajam di Irlandia Utara
Ketika berkunjung ke Irlandia Utara hari Rabu (31/07), Boris Johnson menghadapi kritik tajam dari kalangan partai politik dan dari para demonstran yang menyambutnya.
Ketua Partai Sinn Fein Mary Lou McDonald mengatakan, kalau No Deal Brexit yang terjadi, itu adalah "bencana" bagi ekonomi, masyarakat dan proses perdamaian di Irlandia. Para demonstran yang berunjuk rasa di Belfast juga menegaskan: "Kami tidak akan mengizinkan hal itu terjadi".
Pemilu susulan di Brecon dan Radnorshire dilangsungkan, setelah Chris Davies dikenakan sanksi hukum karena laporan keuangan yang salah dan terpaksa harus meletakkan jabatannya. Namun dia kemudian mencalonkan diri lagi pada pemilu susulan, dan harus menelan kekalahan.
hp/ts (rtr, afp, ap)
Ikuti Whatsapp Channel Republika