REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Korea Selatan sedang menjajaki semua opsi dalam perselisihan perdagangan yang pahit dengan Jepang, termasuk membatalkan pakta berbagi intelijen. Akan tetapi, Korea Selatan juga menginginkan periode pendinginan dengan Tokyo.
Perselisihan perdagangan meningkat pada Jumat (2/8) ketika Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar negara-negara perdagangan yang disukai. Jepang memperingatkan bahwa negaranya tidak akan dikalahkan lagi oleh tetangganya tersebut.
Jepang meletakkan permusuhan waktu perang yang telah berlangsung beberapa dekade. Korea Selatan dapat mempertimbangkan mencabut pakta berbagi informasi militer sebagai tindakan balasan.
Seorang pejabat senior Korea Selatan mengatakan pada Sabtu (3/8) mengatakan pandangan tersebut diajukan selama pertemuan menteri luar negeri trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang di Bangkok pada Jumat (2/8). Perjanjian tersebut, Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA), memfasilitasi pertemuan intelijen tiga arah dengan Washington.
GSOMIA sangat penting bagi Korea Selatan dan Jepang dalam menangani ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Kesepakatan ini diperpanjang secara otomatis setiap tahun pada 24 Agustus.
"GSOMIA memainkan peran yang cukup signifikan dalam kerja sama keamanan tiga arah," kata pejabat itu kepada wartawan di sela-sela forum keamanan regional di Bangkok.
"Kami telah menjelaskan bahwa untuk bagian kami, kami berada dalam situasi untuk meletakkan semua opsi di atas meja."
Perselisihan perdagangan telah meningkat sejak Jepang memberlakukan pembatasan atas ekspor ke Korea Selatan dari tiga bahan teknologi tinggi pada bulan lalu. Bahan teknologi itu diperlukan untuk membuat chip memori dan panel display, mengancam rantai pasokan global.
Langkah itu dipandang sebagai tanggapan terhadap putusan pengadilan Korea Selatan tahun lalu yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk mengkompensasi beberapa pekerja paksa masa perang mereka. Namun, Tokyo mengutip alasan keamanan yang tidak ditentukan.
Jepang mengatakan masalah kerja paksa diselesaikan dengan perjanjian 1965 yang menormalisasi hubungan antara kedua negara. Pejabat Korea Selatan mengatakan "masa pendinginan" dengan Jepang diperlukan untuk menciptakan solusi.
"Pembatasan ekspor membatasi ruang untuk diplomasi bagi kedua belah pihak, dan situasinya sekarang bahkan lebih sulit karena tindakan pembalasan lain," kata pejabat itu, merujuk pada tindakan Jepang pada Jumat (2/8).
"Sulit untuk memikirkan strategi jangka panjang dalam situasi yang begitu tegang dan gelisah."
Ikuti Whatsapp Channel Republika