REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam pada Senin (5/8) mengatakan, ia akan tetap terus memimpin Hong Kong meskipun terjadi unjuk rasa yang terus berlanjut. Ia akan mencoba mengatasi kekacauan yang terjadi di kota itu.
"Saya tidak berpikir pada titik waktu ini, (perihal) pengunduran diri saya atau rekan-rekan saya akan (membantu situasi)," kata dia dilansir dari laman Channel News Asia, Senin (5/8).
"Hong Kong menghargai kebebasan, yang meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, kebebasan perwakilan media, kami menghargai ungkapan itu dan kami akan mendengarkan (tetapi) krisis di depan kami bukan tentang aspirasi atau RUU, tetapi adalah tentang keamanan dan hukum dan ketertiban Hong Kong," ucap Lam.
Kepala eksekutif juga membela tindakan kepolisian kota yang mendapat kecaman keras dalam beberapa pekan terakhir. Polisi mendapat kecaman karena perlakuan yang keras terhadap para pengunjuk rasa.
"Kepolisian ada di sana melindungi hukum dan ketertiban Hong Kong dan memastikan keamanan kota yang berkelanjutan," ucapnya.
"Saya sangat sedih setiap kali saya bertemu dengan komisaris bahwa pasukan berada di bawah tekanan ekstrem dalam menegakkan hukum pada keadaan yang sangat sulit," kata Lam.
Lam juga meminta media untuk memahami kesulitan yang dihadapi oleh polisi. Ia mengatakan personel polisi dan keluarga mereka telah menghadapi pelecehan dan ancaman. "Kita semua harus sangat khawatir dengan situasi seperti ini," katanya.
Pada Senin, para aktivis turun ke stasiun utama Mass Transit Railway (MTR) pada jam sibuk pagi. Mereka dengan sengaja menjaga pintu terbuka untuk menghentikan kereta berangkat, menyebabkan antrean panjang, dan memicu bentrokan sesekali.
Selain itu, lebih dari 200 penerbangan di bandara kota itu dibatalkan pada Senin pagi setelah otoritas penerbangan memperingatkan penumpang tentang kemungkinan gangguan. Pada konferensi pers pada Sabtu (3/8), penyelenggara pemogokan banyak yang menyembunyikan identitas mereka di balik topeng. Mereka mengatakan 14 ribu orang dari lebih 20 sektor ikut aksi pada Senin.
Orang-orang dari semua lapisan masyarakat menunjukkan rencana untuk mogok pada Senin dari pegawai negeri dan pekerja sosial hingga pramugari, pilot, pengemudi, bus dan bahkan karyawan Disneyland.
Protes di Hong Kong dipicu undang-undang ekstradisi, yang memungkinkan orang diadili di China. Akan tetapi, protes tersebut dengan cepat berkembang menjadi gerakan yang lebih luas.
Di bawah ketentuan kesepakatan penyerahan 1997 dengan Inggris, Hong Kong memiliki hak dan kebebasan, termasuk peradilan yang independen dan kebebasan berbicara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
