Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

AS Sanksi Menlu Zarif, Iran Minta PBB Bertindak

Rabu 07 Aug 2019 08:22 WIB

Rep: Rossi Handayani/ Red: Ani Nursalikah

Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.

Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.

Foto: Antara/ICom/AM IMF-WBG/Afriadi Hikmal
Iran mendesak masyarakat internasional mengutuk perilaku AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Iran meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bertindak setelah AS memberlakukan sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, Selasa (6/8). Iran menggambarkan langkah itu sebagai preseden berbahaya.

Dalam sepucuk surat kepada Guterres, Duta Besar PBB untuk Iran, Majid Takht Ravanchi, menuduh Amerika melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Selain itu, Iran mendesak masyarakat internasional mengutuk perilaku AS.

"Memaksa negara lain mematuhi tuntutan ilegal Amerika Serikat, mengancam multilateralisme, sebagai landasan hubungan internasional, dan menetapkan preseden yang berbahaya, membuka jalan bagi mereka yang bercita-cita untuk memecah belah, bukan menyatukan, negara," tulis Ravanchi.

Ravanchi meminta Guterres memainkan peran aktif menjaga integritas PBB sesuai dengan tanggung jawabnya untuk melawan tren berbahaya. Akan tetapi, masih tidak jelas apa yang bisa dilakukan Guterres dalam menanggapi Iran.

"Ketika saya meminta pengekangan maksimum, saya meminta pengekangan maksimum di semua tingkatan," kata Guterres saat ditanya tentang sanksi AS terhadap Zarif kepada wartawan.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric menolak mengomentari surat itu. Sanksi AS yang dikenakan pada Zarif pekan lalu akan memblokir properti atau kepentingan apa pun yang dimilikinya di Amerika. Akan tetapi Zarif mengatakan ia tidak memiliki properti atau yang lainnya di AS.

"Pengenaan sanksi ilegal terhadap Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran juga melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan Negara," kata Ravanchi.

Ketegangan AS-Iran telah memburuk setelah Presiden AS Donald Trump tahun lalu berhenti dari perjanjian internasional 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) untuk mengekang program nuklir Iran dengan imbalan bantuan sanksi. Zarif merupakan tokoh penting dalam perjanjian nuklir.

Amerika juga memberlakukan pembatasan perjalanan yang ketat pada Zarif saat ia mengunjungi New York bulan lalu untuk berbicara pada pertemuan di PBB. Dia hanya bisa melakukan perjalanan antara PBB, misi Iran di Iran, kediaman duta besar Iran di Iran dan bandara John F. Kennedy.

Sanksi terhadap Zarif diberlakukan dua pekan setelah dia mengunjungi New York. Zarif memposting di Twitter pada Senin ia percaya AS tidak tertarik dalam pembicaraan dengan Teheran.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA