REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN – Komunitas Muslim Jerman telah meminta pemerintah di sana untuk mengangkat seorang komisioner yang bertugas melawan Islamofobia. Jabatan itu dinilai penting mengingat meningkatnya fenomena kebencian terhadap Islam di negara tersebut.
Presiden Dewan Pusat Muslim Jerman Aiman Mazyek mengatakan gagasan untuk menghadirkan seorang komisioner muncul setelah pemerintah koalisi Kanselir Angela Merkel membentuk sebuah kantor bagi seorang komisaris federal untuk memerangi anti-Semitisme tahun lalu. “Kami telah melihat pentingnya jabatan seperti itu setelah pemerintah federal menunjuk seorang komisaris guna memerangi anti-Semitisme,” ujarnya pada Rabu kepada harian Jerman, Bild, dikutip Anadolu Agency.
Dia mengatakan meningkatnya propaganda anti-Muslim di Jerman telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juli lalu, misalnya, lebih dari 20 masjid di sana menerima ancaman bom.
Menurutnya, penunjukan komisioner Islamofobia akan menjadi sinyal penting. Sebab dengan demikian otoritas berwenang akan menjadi lebih sensitif terhadap kejahatan anti-Muslim.
“Seseorang yang menentang Muslim atau minoritas lain sebenarnya mengancam kita semua di negara yang bebas dan demokratis. Sangat penting bahwa masyarakat mengakui hal ini,” kata Mazyek.
Tahun lalu, kepolisian Jerman mencatat adanya 813 kejahatan rasial terhadap Muslim. Bentuknya beragam, mulai dari penghinaan, surat ancaman, serangan fisik, dan serangan terhadap masjid.
Salah satu penyebab meningkatnya Islamofobia adalah propaganda partai-partai dan gerakan sayap kanan di sana. Mereka mengeksploitasi kekhawatiran akan krisis pengungsi dan terorisme. Jerman merupakan salah satu negara Eropa yang menjadi tujuan migran dari negara-negara Afrika dan Timur Tengah yang dilanda konflik.
Jerman, dengan penduduk lebih dari 81 juta orang, merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di Eropa Barat setelah Prancis. Terdapat sekitar 4,7 juta Muslim di sana, tiga juta di antaranya adalah warga keturunan Turki.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
