REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN— Pemerintah Jerman pada Rabu (7/8) mengatakan tindakan Israel melanjutkan rencana untuk membangun lebih dari 200 unit pemukiman di Tepi Barat Sungai Jordan tidak sah dan bertolak-belakang dengan penyelesaian dua-negara yang dirundingkan.
Satu pernyataan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan Jerman menolak semua langkah sepihak yang membahayakan penyelesaian dua-negara, demikian laporan Kantor Berita Resmi Palestina, WAFA, Kamis (8/8).
Dia mengomentari keputusan kabinet Israel pekan lalu untuk menyetujui 715 unit rumah buat orang Palestina di Daerah C Tepi Barat, yang berada di bawah kekuasaan Israel, selain menyetujui pembangunan ribuan unit rumah di permukiman tidak sah Israel.
Juru bicara tersebut mengatakan pemberian izin buat pembangunan rumah untuk orang Palestina di daerah itu mesti dilakukan sejalan dengan persetujuan Pemerintah Otonomi Palestina dan terlepas dari keputusan apapun mengenai kemungkinan perluasan permukiman Yahuo.
Sebelumnya, Pemerintah Israel telah menyetujui 2.300 rumah baru untuk para pemukim Israel di Tepi Barat. Berdasarkan keterangan Peace Now, Komite Perencanaan Tinggi Israel mengeluarkan persetujuan itu beberapa hari lalu.
"Persetujuan rencana penyelesaian adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mencegah kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara, dan untuk mencaplok sebagian atau seluruh Tepi Barat," kata kelompok itu.
Sebelum Pemilu April lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan mengambil alih permukiman di Tepi Barat. Langkah itu sejak lama didukung oleh hampir semua legislator dalam aliansi partai sayap kanan dan partai religius Israel.
Memasukkan pemukiman pada skala besar di Tepi Barat berpotensi mematikan solusi dua negara. Padahal, penyelesaian konflik Israel-Palestina menjadi fokus yang diupayakan dunia internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
