Kamis, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Kamis, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Taliban Minta Kashmir tidak Dikaitkan dengan Afghanistan

Jumat 09 Agu 2019 10:46 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Ani Nursalikah

Seorang bocah berjalan melewati tentara paramiliter India setelah membeli roti saat jam malam di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Selasa (6/8).

Seorang bocah berjalan melewati tentara paramiliter India setelah membeli roti saat jam malam di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Selasa (6/8).

Foto: AP Photo/Dar Yasin
Situasi di Kashmir tak akan memengaruhi upaya perdamaian Afghanistan.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Juru Bicara Taliban Zabihullah Mujahid menyatakan ketegangan antara India dan Pakistan terkait Kashmir seharusnya tidak dikaitkan dengan situasi di Afghanistan. Menurutnya, mengaitkan persoalan Kashmir dengan Afghanistan tidak akan membantu menyelesaikan masalah.

"Karena masalah Afghanistan tidak terkait atau seharusnya Afghanistan diubah menjadi panggung persaingan antara negara-negara lain," kata dia dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (9/8).

Pemimpin Partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N), Shahbaz Sharif, sebelumnya menyampaikan pernyataan yang mengaitkan situasi Kashmir dengan apa yang dirasakan rakyat Afghanistan. "Kesepakatan seperti apa yang dirasakan rakyat Afghanistan dan perayaan perdamaian di Kabul, sedangkan di Kashmir, terjadi pertumpahan darah? Tidak, ini tidak bisa kami terima," kata Shahbaz Sharif.

Kedutaan Besar Pakistan di Kabul pada Kamis (8/8) kemarin, mengklarifikasi situasi di Kashmir tidak akan memengaruhi upaya perdamaian di Afghanistan. Duta Besar Pakistan di Afghanistan mengatakan, persoalan Kashmir tidak ada hubungannya dengan Afghanistan.

Wilayah Jammu dan Kashmir yang disengketakan telah diblokade termasuk akses komunikasinya. Hal ini menyusul langkah pemerintah India pada Senin (5/8) lalu yang mencabut status konstitusional khusus untuk wilayah tersebut.

Status kekhususan Jammu dan Kashmir inilah yang menjadi dasar negara bagian Himalaya setuju bergabung dengan India pada 1947. Status khusus ini memungkinkan wilayah itu memberlakukan hukumnya sendiri dan mencegah orang luar menetap dan membeli tanah di wilayah tersebut.

Para pemimpin dan warga Kashmir khawatir langkah itu merupakan upaya pemerintah mengubah demografi satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Muslim di India. Pakistan, yang mengendalikan sebagian negara tetapi mengklaim sepenuhnya, telah bereaksi keras menangguhkan perdagangan bilateral dengan India.

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA