REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Sebuah organisasi lingkungan internasional mengungkap rencana Jepang untuk membuang limbah radioaktif mereka ke Samudra Pasifik dalam waktu dekat. Rencana ini mengundang reaksi Greenpeace Korea Selatan, mengingat Korea Selatan akan menjadi negara yang sangat rentan merasakan imbas dari rencana Jepang ini.
Greenpeace Korea, cabang LSM global di Seoul, mengunggah artikel The Economist milik Shaun Burnie, ilmuan spesialis nuklir Greenpeace Jerman yang menuliskan rencana Jepang untuk membuang lebih dari satu miliar liter air limbah yang selama ini disimpan di pabrik nuklir Fukushima sejak 2011 silam, saat gemba besar dan bencana nuklir mengguncang Jepang.
Burnie juga menulis bahwa pemerintah Jepang baru-baru ini memutuskan untuk mengambil cara termurah dan tercepat untuk mengatasi permasalahan air limbah, yaitu membuangnya ke Samudra Pasifik. Wartawan Asia Times ini juga menambahkan, negara-negara tetangga akan terkena radiasi dan Korea akan menjadi negara yang paling menderita karenanya. Dia mengklaim, jika satu juta ton air radioaktif dibuang ke laut, akan dibutuhkan 17 tahun dan 770 juta ton air untuk mencairkannya.
"Tidak mungkin untuk tidak membuangnya tanpa mencemari lautan, dan negara-negara di kawasan Pasifik akan terpapar radiasi," tulis Burnie yang dilansir Republika dari Korea Times, Jumat (9/8).
Dia melanjutkan, Tokyo Electric Power Company Holdings telah mencoba menemukan cara untuk menangani air yang terkontaminasi selama delapan tahun terakhir tetapi gagal. Burnie juga mengungkapkan bahwa pemerintahan Shinzo Abe tidak pernah berbicara tentang risiko polutan radioaktif.
"Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang telah melakukan evaluasi teknis untuk membuang atau mengelola air yang terkontaminasi antara 2013 dan 2016. Tim gugus tugas terafiliasi yang berurusan dengan air yang dititrasi di bawah kementerian mengusulkan lima cara untuk membuang air limbah dan merekomendasikan untuk mengeluarkannya ke laut," kata juru kampanye iklim dan energi di Greenpeace Korea, Chang Mari yang dilansir Republika dari The Korea Times.
"Kami telah mengeluarkan peringatan kepada pemerintah Jepang tentang kemungkinan konsekuensi yang dapat mengikuti pembuangan polutan, tetapi diabaikan," tambahnya.
Menurut seorang pejabat Kementerian Samudra dan Perikanan Korea Selatan, Pemerintah Korea telah meminta Pemerintah Jepang untuk berbagi informasi tentang tingkat radioaktivitas di Fukushima selama bertahun-tahun. Namun permintaan itu direspons dengan penolakan.
Dia juga mengatakan, telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang setiap tahun, dan meminta mereka membagi data pengelolaan air limbah, namun mereka terus menghindarinya. "Kami telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang setiap tahun dan kami meminta mereka untuk berbagi data tentang bagaimana Jepang telah berurusan dengan air yang terkontaminasi, tetapi mereka terus menghindari menjawab," katanya.
"Tingkat radiasi di daerah pantai di sini tidak menunjukkan perubahan besar sejauh ini sejak 2015," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika