REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Pemerintah Israel telah menyetujui 2.300 rumah baru untuk para pemukim Israel di Tepi Barat. Berdasarkan keterangan Peace Now, Komite Perencanaan Tinggi Israel mengeluarkan persetujuan itu beberapa hari lalu.
"Persetujuan rencana penyelesaian adalah bagian dari kebijakan pemerintah yang dirancang untuk mencegah kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara, dan untuk mencaplok sebagian atau seluruh Tepi Barat," kata kelompok itu.
Sebelum Pemilu April silam, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan mengambil alih permukiman di Tepi Barat. Langkah itu sejak lama didukung oleh hampir semua legislator dalam aliansi partai sayap kanan dan partai religius Israel.
Memasukkan pemukiman pada skala besar di Tepi Barat berpotensi mematikan solusi dua negara. Padahal, penyelesaian konflik Israel-Palestina menjadi fokus yang diupayakan dunia internasional.
Aktivis hak asasi Palestina Issa Amro berpendapat, langkah Israel semakin cepat sejak Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada 2017. Dampaknya, rumah-rumah warga Palestina pun hancur dengan lekas.
Menurut Amro, langkah untuk membangun pemukiman di tanah yang diduduki hanya berarti lebih banyak ketidaksetaraan dan lebih sedikit kebebasan bagi penduduk Palestina. "Ini adalah penguatan sistem apartheid Israel," kata pria asal Hebron itu.
Hukum internasional telah menganggap permukiman ilegal itu menjadi batu sandungan utama bagi perjanjian perdamaian Israel-Palestina, tidak termasuk Trump yang mengambil posisi pro-Israel dengan menyebutkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Penasihat senior sekaligus menantu Trump Jared Kushner, mengungkap sebagian rencana keuangan dari perdamaian Timur Tengah Juni silam. Publikasi rencana belum dilakukan secara penuh karena dianggap terlalu sensitif.
Para pemimpin Palestina, yang telah menolak untuk terlibat dengan pemerintahan Trump, menuduh AS bersikap bias terhadap Israel sepanjang sejarah. Menurut mereka, Washington tidak bisa lagi menjadi perantara yang adil dalam negosiasi.
Pekan lalu, kabinet keamanan Israel memberikan persetujuan untuk 700 rumah Palestina di Tepi Barat dengan kendali penuh Israel. Namun, pada saat yang sama, mereka juga menyetujui 6.000 rumah untuk pemukim Yahudi.
Rincian rencana kabinet tersebut tidak dirilis secara publik. Persetujuan untuk Palestina, meskipun relatif kecil, dapat memungkinkan Netanyahu membantah bahwa dia mendukung rencana Gedung Putih, dikutip dari laman Aljazirah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
