REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Majelis Konstituante pro-pemerintah Venezuela mengadakan sesi rapat tak terjadwal, Senin (12/8). Oposisi memperingatkan bahwa tujuan Majelis Konstituante itu untuk mengumumkan pembubaran Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi.
Peringatan itu dinyatakan oleh pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido. Melalui video yang dibagikan di akun resmi Twitter-nya, ia mengatakan, bahwa pemerintah Presiden Nicolas Maduro berencana untuk mengadakan pemilihan awal dan membubarkan parlemen.
"Jika mereka melakukan apa yang mereka rencanakan, kita akan memiliki fase konflik yang lebih besar," kata Guaido dalam video di Twitter seperti dilansir Aljazirah, Selasa (13/8).
Sementara, Presiden Majelis Konstituante Diosdado Cabello mengonfirmasi bahwa majelis akan mengadakan yang disebut "sesi untuk perdamaian".
Pada Senin, Mahkamah Agung meminta Majelis Konstituante untuk mencabut kekebalan dari tiga legislator atas tuduhan pengkhianatan. Daftar itu termasuk 18 jumlah politisi oposisi, termasuk Guaido, yang dituduh melakukan pengkhianatan tahun ini, dan memicu pemberontakan.
Sebelumnya, Guaido telah memperingatkan bahwa Maduro sengaja menciptakan "pengejaran massal" kepada para legislator anti-pemerintah.
"Juan dan gengnya sangat cemas, mereka tidak tahan tekanan, mereka khawatir apakah kita akan membubarkan parlemen, tentang apakah kita akan mengadakan pemilihan awal, tentang apakah kita akan melucuti 25 anggota parlemen dari kekebalan mereka, berhenti menjadi sangat gugup," kata Cabello.
Pertemuan Majelis Konstituante juga dilakukan berdasarkan sanksi baru yang diumumkan pekan lalu oleh Pemerintahan Presiden AS Donald Trump. AS membekukan aset pemerintah Venezuela.
"Setelah upaya untuk menutup (Majelis Nasional) tidak ada keraguan bahwa kita akan tahu bagaimana harus bertindak dengan dukungan dari Komunitas Internasional dan kekuatan mobilisasi rakyat kita," kata pernyataan parlemen pada Senin.
Kedutaan Besar AS di Venezuela juga mengeluarkan peringatan terhadap kemungkinan penutupan Majelis Nasional. "Setiap serangan terhadap Majelis adalah serangan terhadap demokrasi," kata kedutaan melalui akun resmi Twitter.
Maduro memenangkan masa jabatan kedua dalam pemilihan yang diboikot oleh sebagian besar oposisi tahun lalu. Venezuela menghadapi krisis ekonomi dan Maduro terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan Guaido, yang telah memenangkan dukungan dari puluhan negara untuk kampanyenya untuk menggulingkan presiden.
Ikuti Whatsapp Channel Republika