Sunday, 24 Zulhijjah 1440 / 25 August 2019

Sunday, 24 Zulhijjah 1440 / 25 August 2019

HRW Minta India Pulihkan Akses Komunikasi di Kashmir

Selasa 13 Aug 2019 16:30 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Ani Nursalikah

Tentara paramiliter India berpatroli saat jam malam di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Rabu (7/8).

Tentara paramiliter India berpatroli saat jam malam di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Rabu (7/8).

Foto: AP Photo/Dar Yasin
HRW menyerukan India segera menarik pasukannya dari Kashmir.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch (HRW) menyerukan India memulihkan akses komunikasi di wilayah Kashmir. Sepekan setelah India mencabut status istimewa Kashmir, warga di sana masih terisolasi.

Baca Juga

“Orang-orang Kashmir sebagian besar masih terisolasi, para pemimpin mereka ditahan. Telepon, bahkan jalur darat, masih terputus. Internet dihentikan. Masjid utama mereka tetap tertutup bagi Muslim Kashmir selama Idul Adha,” kata Direktur HRW Asia Selatan Meenakshi Ganguly pada Senin (12/8), dikutip Anadolu Agency.

Dia pun mengomentari tentang adanya aksi penangkapan oleh otoritas India terhadap sejumlah warga dan politikus di Kashmir. “Ada laporan yang belum dikonfirmasi tentang berbagai penangkapan yang sedang berlangsung, termasuk aktivis,” ujarnya.

Menurutnya, otoritas India harus segera membebaskan tahanan politik, mengakhiri pemutusan akses komunikasi, dan memungkinkan akses yang tepat kepada media serta pengamat independen ke Kashmir. Hal itu perlu dilakukan untuk memulihkan situasi di sana.

Ganguly pun menyerukan India segera menarik pasukannya dari Kashmir. Dia mengatakan, gerakan separatis yang didukung Pakistan di Jammu dan Kashmir India telah merenggut lebih dari 50 ribu jiwa sejak meletus pada akhir 1980-an.

“Respons pasukan keamanan (India) meliputi pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan. Lebih banyak pelanggaran HAM jelas bukan apa yang diinginkan kebutuhan regional,” ucapnya.

Dia mendesak India memastikan keadilan dan pertanggung jawaban atas pelanggaran HAM dilakukan pasukannya di Kashmir. Hal itu dapat dimulai dengan mencabut Undang-Undang Keamanan Publik atau Undang-Undang Kekuatan Khusus Angkatan Bersenjata yang memberi pasukan pemerintah kekebalan dari penuntutan.

“Sementara hukum internasional memang memungkinkan pemerintah untuk sementara menangguhkan beberapa hak dalam keadaan luar biasa, ini tidak dapat dibiarkan menjadi ‘normal’ yang baru. Kecuali jika India ingin mengobarkan ketegangan di Kashmir untuk generasi lain, pemerintah India perlu mundur, dan cepat,” kata Ganguly.

Pekan lalu India mencabut status istimewa Jammu dan Kashmir yang telah disandangnya selama hampir tujuh dekade. Perdana Menteri India Narendra Modi beralasan keputusan itu diambil untuk menyatukan Kashmir sepenuhnya dengan India. Selain itu, dia pun hendak membebaskan wilayah tersebut dari kelompok teroris dan separatis.

Keputusan itu tak hanya memicu kemarahan dari warga Kashmir, tapi juga Pakistan. Ia memutuskan menurunkan hubungan diplomatiknya dengan India.

Selain itu, Islamabad pun menangguhkan semua aktivitas perdagangannya dengan New Delhi. Pakistan mengatakan akan membawa permasalahan pencabutan status istimewa Jammu dan Kashmir oleh India ke Dewan Keamanan PBB.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA