REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Kabinet Malaysia akan membahas izin tinggal permanen pendakwah Zakir Naik. Hal ini diungkapkan salah satu menteri Malaysia yang yakin Naik harus dipulangkan ke India untuk menghadapi tuntutan pencucian uang dan ujaran kebencian.
Baru-baru ini, Naik yang kini sudah tinggal tiga tahun di Malaysia mendapat hujan kritikan. Ia mengatakan pemeluk agama Hindu di Asia Tenggara memiliki hak 100 kali lebih baik dibandingkan minoritas Muslim di India dan terkadang mereka lebih percaya Pemerintah India dibandingkan Malaysia.
Ras dan agama menjadi isu yang sensitif di Malaysia. Sekitar 60 persen dari 32 juta penduduk Malaysia adalah Muslim. Sisanya sebagian besar Cina dan India yang kebanyakan beragama Hindu.
Menteri Sumber Daya Manusia M Kulasegaran mengatakan, pernyataan Naik dapat memecah bangsa yang multiras. Naik berulang kali membantah tuduhan terhadapnya di India. Ia juga menyangkal tuduhan M Kulasegaran dan pejabat-pejabat Pemerintah Malaysia lainnya.
"Pujian saya kepada pemerintah Malaysia atas perlakuan yang islami dan adil terhadap minoritas Hindu dipelintir dan dikutip dengan salah untuk kepentingan politik dan menciptakan keretakan komunal," kata Naik.
Kantor berita Malaysia, Bernama, mengutip Perdana Menteri Mahathir Mohammad yang mengatakan Naik tidak bisa dipulangkan ke India karena khawatir ia dibunuh disana.
"Jika ada negara lain yang ingin memilikinya, mereka akan disambut baik," kata Mahathir, seperti dikutip Bernama.
Organisasi veteran militer dan polisi Malaysia, Asosiasi Patriot Nasional, juga mengecam pernyataan Naik. Mereka mengatakan banyak etnis India di Malaysia yang sudah melayani negara sebagai pasukan keamanan nasional.
Pada akhir 2016, India melarang Yayasan Penelitian Islam yang didirikan Naik. Pemerintah India menuduh organisasi itu mendorong dan membantu pengikut Naik mempromosikan atau mencoba mempromosikan permusuhan, kebencian, atau niat buruk antara kelompok beragama di berbagai komunitas atau kelompok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
