REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Delegasi pemerintah Norwegia sudah tiba di Venezuela. Empat orang sumber mengatakan kedatangan delegasi negara Nordik itu untuk memulai kembali perundingan antara pemerintah Nicolas Maduro dengan oposisi yang pekan lalu terhenti. 

Pekan lalu pemerintah Maduro mengatakan tidak menghadiri pertemuan di Barbados yang bertujuan untuk menghentikan gejolak politik di Venezuela. Ketidakhadiran mereka sebagai protes karena oposisi mendukung sanksi baru Amerika Serikat (AS). 

Delegasi Norwegia yang tiba pada Rabu (14/8) akan berbicara terpisah dengan oposisi dan pemerintah. Dua orang sumber kantor berita Reuters mengatakan dimulainya kembali proses perundingan mungkin dapat menyelesaikan gejolak politik. 

Baik Kementerian Informasi Venezuela atau Kementerian Luar Negeri Norwegia tidak menjawab permintaan komentar. Pada Januari lalu, ketua oposisi Juan Guiado mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara karena menurutnya Maduro mencurangi pemilihan umum 2018. Sesuai konstitusi Guaido sebagai ketua legislatif menjadi presiden sementara sebelum pemilihan ulang digelar. Hal itu memicu gejolak politik di saat Venezuela sedang mengalami krisis ekonomi. 

Guiado mengatakan sanksi baru AS 'untuk mereka yang mencuri dan mengambil untung dari penderitaan'. Ia diakui oleh 50 negara termasuk Amerika. Maduro menyebut Guaido sebagai boneka AS yang ingin menggulingkan pemerintahannya. 

Perundingan yang didukung Norwegia sudah berlangsung sejak Mei lalu. Perundingan dilakukan setelah kudeta terhadap Maduro gagal. Tapi perundingan tersebut belum menghasilkan keputusan resmi. 

Sementara itu, PBB meluncurkan rencana bantuan kemanusiaan ke Venezuela. Bantuan itu membutuhkan dana sebesar 233 juta dolar AS dan akan membantu 2,6 juta anak-anak, perempuan, dan laki-laki Venezuela sampai akhir tahun. 

Rencana itu termasuk 98 proyek yang akan dilaksanakan oleh lebih dari 60 agensi dan organisasi rekanan PBB. Proyek-proyek itu meliputi kesehatan, nutrisi, air, sanitasi, kebersihan, pendidikan, makanan, dan perlindungan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika