REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Pemerintah India mengatakan kebijakan mengenai penggunaan senjata nuklirnya berpotensi berubah pada masa mendatang. Hal itu diumumkan saat ketegangan membekap hubungan India dan Pakistan akibat pencabutan status istimewa Kashmir.

“Hingga hari ini kebijakan nuklir kami adalah tidak menjadi pengguna pertama. Apa yang terjadi di masa depan tergantung pada keadaan,” kata Menteri Pertahanan India Rajnath Singh, dikutip laman Sputnik, Jumat (16/8).

Ketegangan kembali menyelimuti hubungan India dan Pakistan. Hal itu terjadi setelah Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut status istimewa wilayah tersebut pekan lalu. Keputusan itu tak hanya memicu kemarahan dan protes dari warga Kashmir, tapi juga Pakistan.

Islamabad telah menurunkan level hubungan diplomatiknya dengan New Delhi. Tak hanya itu, ia pun memutuskan menangguhkan semua aktivitas perdagangan dengan India. Itu menjadi bentuk protes Pakistan atas keputusan India mencabut status istimewa Kashmir.

Pakistan mengatakan siap merespons setiap bentuk agresi India di wilayah Kashmir. Islambad menilai, telah tiba waktunya memberi pelajaran kepada New Delhi.

“Tentara Pakistan memiliki informasi yang kuat bahwa mereka berencana melakukan sesuatu di Kashmir Pakistan dan mereka siap memberikan respons yang solid,” kata Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dalam pidatonya saat mengunjungi Kashmir yang dikelola negaranya pada Rabu (14/8), dikutip laman Al Arabiya.

Dia pun memperingatkan India agar tak melakukan tindakan yang ceroboh. “Kami telah memutuskan jika India melakukan segala jenis pelanggaran, kami akan berjuang sampai akhir,” ujar Khan.

Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua, dua per tiga di antaranya dikuasai India, sementara sisanya milik Pakistan. Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control (LoC). Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan tiga kali berperang, yakni pada 1948, 1965, dan 1971.

Ikuti Whatsapp Channel Republika