Ahad 18 Aug 2019 14:00 WIB

Polisi India Lukai Warga Kashmir yang Protes

Protes meluas terhadap pencabutan otonomi daerah New Delhi meluas.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Dwi Murdaningsih
Tentara paramiliter India berjaga saat Muslim Kashmir menunaikan shalat Jumat di jalan di luar masjid setempat saat jam malam di Srinagar, India, Jumat (16/8).
Foto: AP Photo/Mukhtar Khan
Tentara paramiliter India berjaga saat Muslim Kashmir menunaikan shalat Jumat di jalan di luar masjid setempat saat jam malam di Srinagar, India, Jumat (16/8).

REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR - Pasukan keamanan India melukai setidaknya enam orang di kota utama Kashmir yang dikuasai India, Srinagar, Sabtu (17/8) waktu setempat. Insiden tersebut terjadi sebab beberapa protes meluas terhadap pencabutan otonomi daerah New Delhi pekan lalu.

Dua pejabat polisi dan saksi mata mengatakan, bentrokan di Srinagar telah dimulai pada Jumat malam. Beberapa warga kota mengatakan, mereka diserang hingga dilecehkan secara verbal oleh pasukan keamanan. 

Baca Juga

Menurut warga, pasukan keamanan juga telah menyebabkan kerusakan ketika mereka menggerebek rumah. Insiden itu terjadi setelah pelemparan batu dalam dua hari terakhir.

Kendati demikian, pejabat Jammu dan Kashmir serta pejabat pemerintah federal di New Delhi tidak menanggapi tuduhan. Pejabat juga tidak memberikan perkiraan jumlah insiden pelemparan batu, penggerebekan, penangkapan atau cedera. 

Juru bicara pemerintah India Rohit Kansal mengatakan pada konferensi pers di Srinagar, bahwa situasi di Kashmir berjalan damai. Ia menjelaskan situasi protes di Srinagar berjalan tanpa ada insiden buruk yang dilaporkan dari daerah-daerah di mana relaksasi diberikan dalam perintah larangan.

Namun, belum jelas apakah insiden tersebut termasuk wilayah Srinagar di mana bentrokan terjadi pada Jumat malam dan Sabtu. Di New York, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan pertamanya dalam hampir 50 tahun soal Kashmir, wilayah mayoritas Muslim yang diklaim oleh India dan Pakistan. Namun, Cina, yang juga mengendalikan sebagian kecil Kashmir, gagal mendapatkan pernyataan Dewan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement