Cage telah menyusun dokumen yang merangkum keluhannya tentang Schedule 7, yang sebagian didasarkan pada serangkaian studi kasus yang telah dikompilasi. Siddiqui mengatakan, organisasi tersebut telah memperhatikan baru-baru ini sejumlah wanita Muslim telah diminta melepas jilbab mereka untuk Schedule 7.
"Permintaan ini tampaknya tidak berkorelasi dengan investigasi yang sesuai sehubungan dengan segala bentuk terorisme, tetapi tampaknya merupakan bentuk penghinaan yang dapat menyebabkan pelanggaran undang-undang kesetaraan," kata Cage dalam suratnya kepada anggota parlemen.
Seorang wanita yang kembali dari Makkah dihentikan dan ditahan di bandara selama lima jam meskipun merasa tidak enak badan di pesawat. Dia dipisahkan dari suami dan putranya, diminta sidik jari, sampel DNA, kopernya digeledah , dan teleponnya diambil.
Wanita itu ditanya terkait pendapatnya tentang serangan teror Westminster 2017 dan perang di Suriah dan Yaman. "Saya bilang saya tidak setuju membunuh orang yang tidak bersalah," ujarnya sebelum dibebaskan.
Orang-orang Muslim yang diberhentikan mengatakan pertanyaan-pertanyaan sering kali berfokus pada kepercayaan agamanya. Mereka ditanya apakah mereka sering berdoa, apakah mereka puasa, dan apakah mereka pernah ke Makkah.
"Semuanya dilakukan sedemikian rupa sehingga membuat Anda merasa Anda melakukan sesuatu yang salah hanya karena menjalankan perintah agama," kata seorang pembuat film yang sebelumnya bekerja untuk organisasi bantuan di Suriah.
"Diskriminasi yang dihadapi pelancong Muslim menyoroti bagaimana islamofobia yang melekat ada dalam Schedule 7, dan dalam kekuatan kontra-terorisme yang lebih luas. Para petugas secara rutin mengajukan pertanyaan yang mengganggu tentang agama dan praktik, yang merupakan inkuisisi modern," ucap direktur internasional Cage, Muhammad Rabbani.
"Penggunaan Schedule 7 sangat penting bagi polisi dalam pekerjaan mereka untuk memerangi terorisme dan penulis laporan ini jelas salah mengartikan fakta agar sesuai dengan kesimpulan mereka sendiri yang telah ditentukan," kata seorang juru bicara Home Office.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
