REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Sebanyak 200 mantan anggota parlemen India diminta mengosongkan bungalo yang mereka huni. Jika tak dilakukan dalam sepekan, pasokan gas, listrik, dan air akan diputus.
Para mantan anggota parlemen itu tinggal di zona Lutyens, yakni kompleks dengan hampir 2.000 bungalo mewah yang dimiliki negara. Lokasinya berada di Ibu Kota New Delhi.
Diberi nama "Lutyens" karena arsitek dari bangunan-bangunan itu bernama Sir Edwin Lutyens. Dia merancang dan membangun banyak bangunan resmi selama Raj pada 1930 dan 1940-an.
Dilaporkan laman the Guardian, para mantan anggota parlemen India itu seharusnya telah mengosongkan bungalo dalam waktu sebulan, terhitung sejak parlemen terdahulu dibubarkan pada 25 Mei lalu. Kendati masa dinasnya telah berakhir mereka urung pergi dari bungalo tersebut.
Mereka berdalih bungalo itu adalah untuk keturunan anggota parlemen atau keluarga dari menteri yang meninggal. Alasan itu menjadi pembenaran bagi mereka untuk tetap tinggal di sana. Hingga kini otoritas India belum mengambil opsi pemindahan paksa.
Pada 2013, istri seorang politisi Kashmir menolak untuk pindah dari bungalo yang diberikan suaminya, yang bahkan tak tinggal di sana. Tiga tahun kemudian, seorang hakim pengadilan tinggi Delhi bertanya kepadanya, "Apakah Anda akan dengan anggun mengosongkan (bungalo) atau haruskah saya memberikan perintah?"
Kendati telah diberi peringatan, dia tetap menolak pindah. Polisi akhirnya secara paksa mengusirnya. Tahun lalu, seorang mantan menteri utama Uttar Pradesh juga diusir setelah enggan meninggalkan bungalonya.
Namun, ada pula politisi yang dengan sukarela pindah. Salah satunya adalah mantan menteri keuangan Arun Jaitley. Dia diketahui meminta Perdana Menteri India Narendra Modi agar memberhentikannya dari jabatannya. Sebab kondisi kesehatannya memburuk.
Pemerintah menjamin dan mengizinkan Jaitley untuk tinggal di bungalo di zona Lutyens. Namun ketika jabatannya dilepaskan, dia pindah dari sana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
