REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina menyebarkan berita palsu atau hoaks untuk membuat disinformasi mengenai aksi demonstrasi Hong Kong di Facebook dan Twitter. Hal itu dikonfirmasi oleh dua perusahaan media sosial tersebut pada Senin (19/8).
Dalam beberapa pekan terakhir, akun Facebook dan Twitter yang berasal dari China bertindak secara terkoordinasi untuk memperkuat pesan dan gambar yang menggambarkan pengunjuk rasa Hong Kong bertindak kekerasan dan ekstrem. Di Facebook, satu postingan terbaru dari akun yang terhubung dengan China menyamakan para pemrotes dengan militan ISIS. Salah satu pesan Twitter menyatakan, "Kami tidak ingin Anda orang-orang radikal di Hong Kong. Keluar saja dari sini!"
Facebook dan Twitter mengatakan mereka telah menghapus sejumlah akun. Hal itu menjadi pertama kalinya bagi perusahaan media sosial harus menghapus akun yang terkait dengan disinformasi di China.
"Akun-akun ini sengaja dan secara khusus berusaha menabur perselisihan politik di Hong Kong, termasuk merusak legitimasi dan posisi politik gerakan protes di lapangan," kata Twitter dalam sebuah pernyataan, dilansir Independent, Selasa (20/8).
"Berdasarkan investigasi intensif kami, kami memiliki bukti yang dapat diandalkan untuk mendukung bahwa ini adalah operasi yang didukung oleh negara," katanya.
Facebook mengatakan telah menghapus tujuh halaman, tiga grup Facebook, dan lima akun yang terlibat dalam kampanye disinformasi tentang pengunjuk rasa Hong Kong.
Sementara Twitter menghapus 936 akun, dan menyatakan akan melarang media yang didukung negara mempromosikan tweet, setelah China Daily dan publikasi yang didukung negara lainnya, memasang iklan di layanannya yang menyarankan para pemrotes disponsori oleh kepentingan Barat dan menjadi lebih keras.
Penghapusan akun yang didukung China menandakan peningkatan dalam perang disinformasi global. Pada 2015 dan 2016, Rusia memelopori teknik disinformasi ketika menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya untuk menyebarkan pesan-pesan yang dimaksudkan untuk memecah belah orang Amerika dalam pemilihan presiden 2016. Dari situ, pemerintah di banyak negara lain juga menggunakan Facebook dan Twitter untuk menabur perselisihan di dalam dan luar negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
