REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Amerika Serikat (AS) dan Korea Utara (Korut) akan membuka kembali pembicaraan denuklirisasi dalam waktu dekat. Wakil Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan (Korsel) Kim Hyun-chong optimistis, dialog denuklirisasi antara AS dan Korut kali ini akan berjalan dengan baik.
Optimisme Kim disampaikan usai dia bertemu dengan Utusan AS untuk Korut Stephen Biegun di Seoul. Pertemuan itu berlangsung selama kurang lebih satu jam.
"Kesan saya adalah Korut dan AS akan segera melakukan dialog, dan itu akan berjalan dengan baik," kata Kim kepada wartawan, Kamis (22/8).
Pembicaraan tingkat kerja antara AS dan Korut sudah berlangsung selama dua kali, namun belum mencapai kesepakatan. Dialog mengenai denuklirisasi terhenti sejak pertemuan puncak kedua yang tidak membawa hasil pada Februari lalu di Hanoi, Vietnam.
Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong-un kemudian bertemu kembali pada Juni di zona demiliterisasi. Dalam pertemuan singkat tersebut, kedua pemimpin negara sepakat untuk membuka kembali perundingan denuklirisasi.
Beberapa waktu belakangan, Korut gencar melakukan uji coba penembakan rudal jarak pendek. Uji coba ini dilakukan untuk mengancam AS dan Korsel yang memiliki program latihan militer gabungan. Korut menilai, latihan gabungan ini dapat mengancam keamanan negaranya.
Di sisi lain, Dewan Keamanan Nasional Korsel melakukan sidang meninjau pakta mengenai berbagi informasi intelijen dengan Jepang. Sidang ini digelar di tengah pertikaian diplomatik dan perdagangan antara Jepang dan Korsel. The General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) dapat berakhir jika kedua belah pihak memutuskan untuk tidak membatalkannya.
Kim Hyun-chong mengatakan, Biegun menyatakan, perjanjian tersebut mengkhawatirkan Washington. Kesepakatan itu berperan dalam upaya tiga arah untuk menghadapi ancaman nuklir dan rudal dari Korut.
"Saya sudah mengatakan kepadanya kami akan memeriksanya dengan hati-hati dan membuat keputusan dengan cara yang melayani kepentingan nasional kami," ujar Kim Hyun-chong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika