REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan sejauh ini upaya dan tawarannya untuk berdialog dengan India guna menciptakan perdamaian sia-sia. Karena itu, dia menilai tidak ada gunanya melakukan pembicaraan dengan para pejabat India.
“Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka. Maksud saya, saya telah melakukan semua pembicaraan. Sayangnya sekarang ketika saya melihat ke belakang, semua tawaran yang saya buat untuk perdamaian dan dialog, saya pikir mereka mengambilnya untuk menenangkan,” kata Khan dalam sebuah wawancara dengan New York Times yang diterbitkan pada Rabu (21/8), dikutip laman Dawn.
Pernyataan Khan berkaitan dengan ketegangan antara Pakistan dan India pasca-dicabutnya status khusus Jammu-Kashmir. Khan mengaku tak tahu lagi harus melakukan cara apa untuk membuat India berkenan melakukan dialog. “Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan,” ucapnya.
Dia pun mengutarakan kembali kekhawatirannya tentang nasib delapan juta penduduk Kashmir yang dikuasai India. Menurutnya, kehidupan mereka terancam. “Kita semua khawatir akan ada pembersihan etnis dan genosida yang akan terjadi,” ujarnya.
Khan menduga India melakukan “operasi bendera palsu” yang menipu di Kashmir untuk mencoba membenarkan tindakan militer terhadap negaranya. Pada akhirnya, Pakistan akan dipaksa merespons. “Dan kemudian Anda melihat dua negara bersenjata nuklir, bola mata ke bola mata, apa pun bisa terjadi. Kekhawatiran saya adalah bahwa hal ini dapat meningkat,” kata dia.
Kashmir berada dalam ketegangan sejak India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus lalu. Masyarakat di sana memprotes, kemudian menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah di sana. Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir.
Untuk meredam aksi massa, pasukan India kemudian mengerahkan sejumlah besar pasukan. Mereka mengisolasi Kashmir dengan mendirikan pos pemeriksaan, membangun barikade kawat berduri, serta memberlakukan jam malam.
Tak hanya itu, India pun memutus jaringan telepon, internet, dan televisi. Hal itu menyebabkan masyarakat tak dapat menghubungi kerabatnya yang berada di luar Kashmir.
Pakistan yang selama ini terlibat persengketaan dengan India atas Kashmir pun mengecam pencabutan status istimewa wilayah tersebut. Islamabad mengatakan akan membawa masalah pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir oleh India ke Mahkamah Internasional.
“Kami telah memutuskan pada prinsipnya untuk membawa masalah (pencabutan status khusus) Kashmir yang diduduki India ke Mahkamah Internasional. Kami akan segera mendekati Mahkamah Internasional setelah meninjau beberapa teknis aspek,” kata Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi pada Selasa (20/8).
Dia mengatakan keputusan telah diambil setelah meninjau semua opsi hukum. “Pendirian kami solid, jelas, dan berprinsip. Kami tidak akan mundur dari itu,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
