REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Hubungan Luar Negeri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muhammad Najib mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Menurutnya, hampir semua negara-negara Arab tidak lagi mendukung Palestina.
Saat ini, hanya tiga negara non-Arab yang mendukung penuh Palestina, yakni Turki, Iran, dan Indonesia. Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan memiliki sikap yang tegas mendukung Palestina secara politik, dan ekonomi.
Kemudian Iran memberikan dukungan politik, ekonomi, dan militer kepada Palestina. Iran memberikan dukungan militer lewat Hizbullah di Lebanon, milisi-milisi Syiah di seluruh dunia melalui Suriah, dan membantu memberikan amunisi serta senjata lewat tentaranya secara langsung. Bahkan, Hamas juga mendapatkan dukungan amunisi dan senjata dari Iran.
Sementara itu, Indonesia memberikan dukungan secara politik kepada Palestina. Namun, dukungan tersebut tidak signifikan karena posisi Indonesia secara politik internasional tidak kuat.
Najib menilai, keanggotaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak memiliki pengaruh kuat untuk menciptakan kemerdekaan di Palestina. "Secara ekonomi Indonesia tidak cukup kuat membantu Palestina," ujar Najib, Sabtu (24/8).
Najib mengatakan, bentuk dukungan nyata Indonesia kepada Palestina hanya dukungan moril. Namun dibandingkan dengan Turki dan Iran, Indonesia paling konsisten mendukung Palestina. Sejak meraih kemerdekaan dan berganti kepemimpinan, sikap serta dukungan Indonesia kepada Palestina tidak pernah berubah.
"Konsistensi antara rakyat dan pemerintahnya selalu sama, perbedaan agama di Indonesia tidak menyebabkan berkurangnya dukungan Indonesia terhadap Palestina. Ini kelebihan Indonesia," kata Najib.
Sementara itu sebelum Erdogan diangkat sebagai presiden, Turki mendukung Israel. Hal ini dibuktikan dengan terciptanya hubungan diplomatik antara Turki dan Israel.
Najib mengatakan, Turki memiliki kedutaan besar di Tel Aviv dan Israel mempunyai kedutaan besar di Ankara. Namun, sejak Erdogan terpilih menjadi presiden, maka negara tersebut langsung mengubah haluan mendukung Palestina.
Sama halnya dengan Iran. Najib mengatakan, ketika Shah Reza Pahlevi berkuasa, Iran mendukung Israel. Kemudian setelah Pemimpin Agung Iran pertama, Ruhollah Khomeini berkuasa, Iran berbalik mendukung Palestina hingga saat ini. Najib memperingatkan, Iran bisa saja kembali mendukung Israel jika Amerika Serikat (AS), yang didukung negara Barat dan negara Arab berhasil menghancurkan Iran.
"Karena itu kita harus hati-hati sekarang, Amerika sudah mengerahkan pasukannya yang didukung sejumlah negara Arab khususnya Saudi dan Uni Emirat Arab, Israel dan sejumlah negara Barat untuk menghancurkan Iran. Kalau Iran hancur, dan muncul lagi pemerintahan boneka maka Iran bisa berbalik kembali mendukung Israel," ujar Najib.
Ketua Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Muhammad Luthfi Zuhdi mengatakan, ketika Presiden Soekarno menyatakan Indonesia berhasil meraih kemerdekaan pada 1945, perlu pernyataan dan dukungan dari negara-negara lain untuk mengakui berdirinya negara Indonesia. Tokoh pertama yang menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia adalah Syeikh Muhammad Amin Al Husseini, yang merupakan mufti besar Palestina.
"Beliau (Al Husseini) ketika itu menyatakan dan mendukung kemerdekaan Indonesia pada 1944 melalui radio Berlin berbahasa Arab," kata Luthfi.
Setelah Al Husseini menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia, maka dukungan mulai mengalir dari Suriah, Irak, Lebanon, Arab Saudi dan beberapa negara lainnya. Oleh karena itu, Indonesia hingga saat ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.
Luthfi mengatakan, Indonesia dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada Palestina melalui organisasi serta komunitas internasional. Diantaranya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Konferensi Asia Afrika (KAA). Selain itu, Indonesia juga dapat memberikan bantuan secara people to people dan government to government.
"Sebagai contoh kita mempunyai program pelatihan Capacity Building for Palestine yakni memberikan pelatihan kepada warga Palestina, dan membantu membangun fasilitas publik seperti rumah sakit dan sebagainya," ujar Luthfi.