REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI -- Perdana Menteri India, Narendra Modi menerima kehormatan sipil tertinggi dari Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (24/8). Sebuah langkah yang memicu kemarahan diantara para aktivis atas tindakan keras pemerintahnya terhadap wilayah Kashmir, yang berpenduduk mayoritas Muslim.
Modi dianugerahi medali Order of Zayed oleh putra mahkota UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) selama kunjungan ke ibukota Abu Dhabi. Ini juga memperkuat hubungan antara kedua negara.
MBZ secara pribadi menempatkan medali emas tersebut di leher Modi. Kedua pria itu berjabat tangan dan berpegangan tangan sejenak, serta berbicara pelan.
"Kamu pantas mendapatkannya," kata MBZ mengatakan pada pemimpin nasionalis Hindu itu pada saat berpose untuk foto, dilansir Aljazirah, Ahad (25/8).
Dalam sebuah cuitan dari MBZ, Modi telah diumumkan sebagai penerima hadiah pada April, beberapa hari sebelum memenangkan pemilihan ulang.
"Kami memiliki ikatan strategis historis dan komprehensif dengan India, diperkuat oleh peran penting sahabat saya, Perdana Menteri Narendra Modi, yang memberi dorongan besar pada hubungan ini," kata sebuah cuitan dari akunnya.
India merupakan rumah bagi pasar konsumen minyak, yang diandalkan oleh negara Teluk untuk ekonominya. New Delhi juga menjadi konsumen minyak mentah terbesar ketiga di dunia.
Akan tetapi penghargaan itu datang ketika pemerintah Modi mempertahankan pembatasan keamanan yang ketat di Kashmir. Sebuah wilayah yang dikelola India setelah mencabut wilayah otonomi khususnya.
Melalui dekrit presiden pada 5 Agustus, India mencabut status khusus yang telah berusia puluhan tahun. Sebelumnya status khusus memberikan hak kepada Kashmir untuk membuat konstitusi sendiri, dan otonomi untuk membuat undang-undang.
Lembah Himalaya itu berada dalam pengaruh jam malam militer. Sejak keputusan itu juga, ribuan orang ditangkap dan penduduk terputus dari semua komunikasi, serta internet.
Meskipun keputusan Modi memengaruhi umat Islam yang tinggal di Kashmir yang dikelola oleh India, langkah tersebut telah menarik respons yang sebagian besar diam dari negara-negara Teluk Arab. Duta Besar UEA untuk India, khususnya, menyebut Kashmir sebagai masalah internal India.
"Dengan beberapa negara Teluk dalam tempat yang semakin ketat dengan Modi, hak asasi manusia telah dibuang demi peluang ekonomi," tulis seorang advokat hak asasi manusia yang berbasis di Beirut, Samah Hadid.
"India tidak hanya lolos dari kecaman internasional atas tindakannya, bahkan mendapat dukungan dari sekutu Muslim. Nasib Kashmir tidak hanya akan dibungkam oleh tindakan keras India, tetapi juga sikap apatis dari mereka yang sudah lama mengaku berbicara untuk mereka," ucapnya.
Dalam sebuah surat terbuka kepada MBZ, anggota parlemen Inggris Naz Shah dari partai Buruh memintanya untuk mempertimbangkan kembali memberikan penghargaan. Ini karena kebrutalan yang dia gambarkan dari tindakan Modi.
"Saya meminta Anda mempertanyakan keputusan ini dan mempertimbangkan kembali untuk memberikan penghargaan seperti itu, bukan hanya karena mayoritas orang Kashmir memiliki keyakinan yang sama dengan Anda, tetapi karena kami memiliki tugas sebagai manusia untuk berdiri melawan pengabaian terhadap hak asasi manusia dan jahat, "tulis Shah.
Di samping itu, Modi akan juga melakukan perjalanan ke Bahrain. Ia akan menjadi perdana menteri India pertama yang mengunjungi negara kepulauan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
