REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI – Otoritas India melarang politisi oposisi mengunjungi Kashmir. Ia beralasan hal itu guna menghindari kontroversi setelah ketegangan membekap wilayah itu pasca-pencabutan status khusus pada 5 Agustus lalu.
Partai oposisi utama India, yakni Congress Party, telah mengkritik hal tersebut. Mantan presiden Congress Party Rahul Gandhi mengaku telah diundang Satya Pal Malik untuk mengunjungi Kashmir. Pal Malik adalah gubernur Kashmir yang dikelola India.
Namun berdasarkan video yang diunggah akun Twitter resmi Congress Party pada Ahad (25/8), Gandhi dilarang pergi ke Kashmir. “Gubernur mengatakan saya diundang. Dia telah mengundang saya, jadi saya datang. Tapi Anda mengatakan saya tidak bisa pergi,” kata Gandhi saat berbicara dengan pejabat yang melarangnya, dikutip laman South China Morning Post.
“Pemerintah (India) mengatakan semuanya baik-baik saja, semuanya normal. Jadi jika semuanya normal, mengapa kita tidak diizinkan keluar? Ini agak mengejutkan,” kata Gandhi. Rahul Gandhi masih merupakan tokoh kunci di India sebagai keturunan dari dinasti politik -Nehru-Gandhi yang solid.
Namun, kepala polisi Kashmir yang dikelola India Dilbagh Singh mendukung pelarangan Gandhi mengunjungi wilayahnya. “Dalam lingkungan yang mulai normal, kami tidak menginginkan pernyataan kontroversial dari siapa pun. Itulah sebabnya mereka diminta untuk kembali dari bandara itu sendiri,” ujarnya.
Kashmir telah dibekap ketegangan sejak India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus lalu. Masyarakat di sana memprotes, kemudian menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah. Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis Kashmir.
Untuk meredam aksi massa, pasukan India kemudian mengerahkan sejumlah besar pasukan. Mereka mengisolasi Kashmir dengan mendirikan pos pemeriksaan, membangun barikade kawat berduri, serta memberlakukan jam malam. Tak hanya itu, India pun memutus jaringan telepon, internet, dan televisi. Hal itu menyebabkan masyarakat tak dapat menghubungi kerabatnya yang berada di luar Kashmir.
Pakistan, yang selama puluhan tahun terlibat persengketaan dengan India terkait Kashmir, juga turut memprotes pencabutan status khusus wilayah tersebut. Islamabad telah menurunkan hubungan diplomatik dan membekukan semua aktivitas perdagangannya dengan New Delhi. Ia pun menyatakan akan membawa masalah Kashmir ke Mahkamah Internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika