Rabu 28 Aug 2019 07:39 WIB

Nasib Polisi Kashmir, tanpa Senjata dan Seragam Lengkap

Polisi Kashmir betugas menghentikan gerakan politik anti-India.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Ani Nursalikah
Seorang polisi Kashmir berjaga di luar sebuah toko yang tutup di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Kamis (22/8).
Foto: AP Photo/Mukhtar Khan
Seorang polisi Kashmir berjaga di luar sebuah toko yang tutup di Srinagar, Kashmir yang dikuasai India, Kamis (22/8).

REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR -- Tanpa senjata, tanpa peralatan antikerusuhan, atau bahkan seragam lengkap, sekelompok petugas kepolisian duduk di tepi jalan di luar pertokoan di Srinagar, kota utama di Kashmir yang diatur India. Mereka menimbang kesetiaan mereka pada profesinya.

Sebanyak 30 perwira polisi Kashmir yang berbicara dengan syarat anonimitas karena takut sanksi dari atasannya, menceritakan mereka dikesampingkan dan tidak memiliki lagi senjata oleh otoritas di New Delhi, sejak pemerintah Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut status istimewa Jammu dan Kashmir.

Pasukan polisi dikejutkan perintah yang secara mendadak melucuti otonomi konstitusional Kashmir sehingga mereka tidak bersemangat, terperangkap di antara pasukan keamanan federal. "Pada akhirnya, kami bukan milik kami sendiri dan tidak dipercaya oleh otoritas yang lebih tinggi," ujar salah satu polisi.

Selama bertahun-tahun, polisi Kashmir terdepan dalam pengumpulan intelijen dan profil aktivis dan militan bersenjata yang melawan pemerintah India. Beberapa hari sebelum status khusus Kashmir dicabut, puluhan ribu tentara dikerahkan di kota-kota. Pihak berwenang mencabut akses internet, jangkauan telepon seluler, bahkan layanan telepon darat yang membuat 12,5 juta penduduk Jammu dan Kashmir tidak dapat saling menghubungi keluarga yang berada di luar Kashmir.

Tak hanya itu, polisi negara bagian juga berada dalam kegamangan. Perwira polisi mendeskripsikan re-organisasi mendadak ini adalah pengkhianatan oleh otoritas federal yang mereka layani dengan risiko alienasi sosial di komunitas.

Sejumlah perwira polisi mengaku senjata api mereka diambil beberapa hari sebelum perintah dari Modi disampaikan di Parlemen. Pihak berwewang pemerintah India takut adanya pemberontakan polisi.

Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah dilaporkan berada di luar gedung Parlemen, New Delhi pada 6 Agustus terlihat tengah menjelaskan daftar yang berisi tentang pengarahan kepada Menteri Pertahanan India soal pembangkangan oleh pria dan wanita Kashmir berseragam. Setidaknya tiga baku hantam telah terjadi antara polisi negara bagian dan tentara India sejak status Kashmir diubah.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement