REPUBLIKA.CO.ID, KARACHI -- Pakistan terus mengumpulkan dukungan internasional terkait situasi di Jammu dan Kashmir. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Raja Yordania Abdullah II Ibn Al Hussein untuk membahas situasi di Jammu dan Kashmir, menyusul pencabutan status istimewa kedua wilayah itu oleh pemerintah India.

Dalam percakapan telepon terpisah dengan kedua pemimpin negara tersebut, Khan memberikan penjelasan singkat mengenai situasi terkini di Jammu dan Kashmir. Selain itu, Khan juga menyoroti langkah sepihak India yang mencabut status istimewa Jammu dan Kashmir. 

Anadolu Agency melaporkan, Khan juga memberikan penjelasan kepada Presiden Macron terkait pelanggaran hak asasi manusia, serta keselamatan dan keamanan warga Jammu dan Kashmir. Menanggapi hal tersebut, Macron menyatakan bahwa Prancis terus mengamati situasi yang terjadi di Jammu dan Kashmir. Kedua pemimpin negara tersebut sepakat untuk terus bekerja sama demi menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.

Sementara itu, Raja Abdullah menekankan penyelesaian damai terkait perselisihan Kashmir melalui dialog. Dia mengatakan, Yordania akan berkonsultasi dengan negara-negara lain terkait situasi di Kashmir. 

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menyampaikan surat kepada presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjelaskan tentanh perkembangan lanjutan di Jammu dan Kashmir. Qureshi meminta Dewan Keamanan PBB meningkatkan jumlah pasukan United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP). Selain itu, dia meminta PBB dapat meyakinkan India agar Pakistan dapat berpatroli di wilayah Line of Control (LoC). 

Qureshi meminta Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan semua upaya di bawah Piagam PBB, untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta regional. Qureshi telah menggarisbawahi kesiapan Pakistan untuk bekerja sama dengan Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal PBB dan masyarakat dunia untuk mengedepankan resolusi damai dalam sengketa Jammu dan Kashmir, sesuai dengan Piagam PBB dan resolusi PBB. 

Qureshi sebelumnya telah menyampaikan surat kepada presiden Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1, 6 dan 13 Agustus 2019. Pada 16 Agustus, Dewan Keamanan PBB menggelar rapat tertutup untuk membahas situasi di Jammu dan Kashmir. Agenda rapat itu dilaporkan digelar atas permintaan Cina dan Pakistan. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mengimbau kepada India dan Pakistan untuk saling menahan diri agar konflik di Kashmir tidak semakin meruncing. Dia juga mengaku prihatin atas pembatasan akses serta telekomunikasi dan internet oleh pemerintah India di Lembah Kashmir.  PBB menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Kashmir sejak 1949 untuk memantau gencatan senjata antara India dan Pakistan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika