REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL — Korea Selatan (Korsel) telah menyusun rancangan rencana anggaran belanja yang paling agresif, sejak terakhir kali terjadi saat krisis keuangan global pada 2008 hingga 2009. Hal itu dilakukan menyusul perekonomian negara yang selama ini bergantung pada perdagangan, telah dihantam oleh meningkatnya ancaman ekonomi baik di dalam maupun luar negeri.
Kementerian Keuangan Korsel pada Kamis (29/8) akan mengusulkan kepada parlemen belanja anggaran sebesar 513,5 triliun won atau 423,45 miliar dolar AS untuk tahun depan. Jumlah itu meningkat sebanyak delapan persen dibanding tahun ini.
Defisit fiskal tahun depan akan naik menjadi 3,6 persen dari produk domestik bruto tahunan (PDB). Korsel sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia dan sangat bergantung pada ekspor untuk pertumbuhan sedang berjuang di tengah kondisi permintaan global yang menurun dan sentimen konsumen saat perang perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat (AS) meningkat. Hal itu juga terkait dengan perselisihan perdagangan yang sedang terjadi dengan Jepang.
“Resiko penurunan telah meningkat selama jalur pertumbuhan karena investasi dan ekspor tetap lamban, sementara tindakan pembalasan ekonomi baru-baru ini dari Jepang meningkatkan ketidakpastian," ujar Menteri Keuangan Korsel Hong Nam-ki dilansir Aljazirah, Kamis (29/8).
Pada Juli, bank sentral Korsel menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 2,2 persen dari 2,5 persen sebelumnya. Tetapi, angka itu masih jauh di atas proyeksi oleh organisasi sektor swasta, yang serendah 1,4 persen.
Meskipun ada peningkatan pinjaman pemerintah, Korsel memiliki salah satu posisi fiskal paling sehat di antara ekonomi berpenghasilan tinggi. Rasio utang pemerintah dilaporkan hanya akan mencapai 39,8 persen, dari PDB tahun depan.
Bank of Korea secara luas diprediksi untuk mempertahankan suku bunga stabil, setelah penurunan mengejutkan pada bulan lalu. Namun, bank sentral tampaknya akan memangkas suku bunga lagi pada pertemuan berikutnya di Oktober mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika