REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan pertemuan dengan Kanselir Jerman Angela Merkel di Berlin, Kamis (29/8). Pada pertemuan itu, Merkel menyerukan kembali solusi dua negara untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Merkel mengungkapkan, warga Israel dan Palestina harus bisa hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan. Oleh sebab itu, solusi dua negara tak boleh disisihkan, bahkan jika tujuan tersebut semakin sulit dicapai.
Selain itu, dia pun menegaskan kembali dukungan Jerman untuk Palestina, terutama dalam bidang perekonomian. “Jerman, sebagai donor internasional bilateral terbesar ke wilayah Palestina, akan terus mendukung pembangunan ekonomi serta memperkuat masyarakat sipil,” ujar Merkel, dikutip laman Deutsche Welle (DW).
Abbas mengatakan Palestina siap menegosiasikan solusi dua negara dalam perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Namun, dia mengkritik peran yang dimainkan Amerika Serikat (AS) sebagai mediator dalam negosiasi lalu.
Menurutnya, Washington bias dan memihak pada Israel dalam masalah-masalah inti, seperti status Yerusalem, pengungsi, perbatasan, termasuk permukiman ilegal. “Karena itu kami menuntut agar perundingan berada di bawah payung internasional yang terdiri dari kuartet negara-negara Eropa dan negara-negara Arab untuk memandu pembicaraan antara Israel dan Palestina,” ucapnya.
Dalam konteks ini, Abbas memuji Jerman. Dia menilai, Berlin telah mendukung pendekatan multilateral alih-alih pemaksaan sepihak.
AS sempat mengumumkan rencana perdamaian yang digagasnya untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina akan dirilis pasca perhelatanpemilu Israel. Rencana yang dikenal dengan istilah “Deal of the Century” itu akan mencakup solusi politik.
Pada Juni lalu AS telah menghelat konferensi ekonomi bertajuk “Peace for Prosperity” di Manama, Bahrain. Dalam kegiatan tersebut, Kushner merilis rencana perdamaian Israel-Palestina bagian pertama yang telah lama dinanti dunia Arab.
Dalam rencana itu, Kushner berupaya menghimpun dana investasi sebesar 50 miliar dolar AS untuk Palestina dari sejumlah negara dan investor. Dana tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian Palestina yang macet serta pembangunan infrastruktur di sana.
Namun, rencana itu menuai kritik keras dari Yordania dan Palestina. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan menolak rencana tersebut karena tak memenuhi tuntutan politik negaranya.
"Uang itu penting. Ekonomi penting. Tapi politik lebih penting. Solusi politik lebih penting," kata Abbas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika