REPUBLIKA.CO.ID, GUWAHATI -- Sebanyak hampir dua juta orang di Assam, timur laut India, telah dikeluarkan dari daftar penduduk negara. Dalam sebuah data yang dirilis pada Sabtu (31/8), selama beberapa tahun, pihak berwenang dilaporkan melakukan pemeriksaan terhadap imigran ilegal.
Namun, menurut para kritikus sebenarnya India memiliki tujuan menargetkan minoritas Muslim di wilayah itu. Kebencian terhadap imigran ilegal telah terjadi di Assam sejak bertahun-tahun lalu. Banyak warga di salah satu negara bagian termiskin India itu menyalahkan kedatangan penduduk dari luar, yang diyakini berasal dari Bangladesh. Para pendatang dituding mencuri pekerjaan serta tanah airnya.
Pejabat pemeriksa dokumen menerima pengajuan sekitar 33 juta orang untuk rancangan Daftar Warga Nasional (NRC) di Assam. Namun, dalam daftar akhir yang dirilis hanya 31,1 juta orang yang dimasukkan dalam NRC. Sementara, 1,9 juta lainnya dikeluarkan.
“Siapa pun yang tidak puas dengan hasil dari klaim dan keberatan dapat mengajukan banding di pengadilan asing," ujar kordinator daftar negara, Prakteek Hajela, dalam sebuah pernyatan.
Bagi orang-orang yang tidak termasuk dalam daftar, diberikan waktu selama 120 hari, untuk membuktikan kewarganegaraannya di ratusan badan semi-yudisial regional yang dikenal sebagai pengadilan untuk warga asing. Jika kemudian di pengadilan banding permohonan ditolak, maka upaya hukum selanjutnya adalah ke pengadilan tinggi.
Para kritikus telah menuduh partai nasionalis Hindu yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi menyalakan sentimen terhadap imigran ilegal. Pemerintah tampaknya menyalahgunakan daftar tersebut untuk menargetkan Muslim yang sudah sah menjadi warga negara.
Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah juga mengatakan bahwa akan menyingkirkan imigran ilegal, bahkan menyebutnya sebagai rayap. Sementara itu, para pejabat di Assam mengaku tidak tahu apa yang akhirnya akan dilakukan dengan warga yang dikeluarkan dari daftar penduduk tersebut. Bangladesh diketahui belum berkomitmen untuk menerima.
Lebih dari 1.000 orang ditahan di enam pusat penahanan Assam untuk imigran ilegal. Pemerintah negara bagian saat ini berusaha untuk mendirikan lebih banyak pusat penahanan. Aktivis hak asasi manusia telah mengkritik kondisi di pusat-pusat penahanan. Pengacara dan aktivis juga pernah menguraikan masalah fasilitas pengadilan bagi orang asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika