REPUBLIKA.CO.ID, MUZAFFARABAD -- Seorang komandan militan Kashmir mengatakan pada hari Ahad (1/9) bahwa, Pakistan harus mengirim pasukan untuk melindungi rakyat Kashmir yang dikuasai India. Pengiriman pasukan diperlukan jika PBB tidak mengirim pasukan penjaga perdamaian, setelah New Delhi mencabut otonominya bulan lalu.
"Ini mengikat angkatan bersenjata Pakistan, kekuatan nuklir Islam pertama, untuk memasuki Kashmir yang diduduki India untuk secara militer membantu orang-orang di wilayah itu," kata Syed Salahuddin, yang memimpin aliansi lebih dari belasan kelompok yang memerangi pemerintah India di Kashmir.
Komentar Salahuddin menggarisbawahi tekanan domestik yang meningkat pada Perdana Menteri Pakistan Imran Kahn untuk mengambil tindakan tegas setelah India menanggalkan status khusus Kashmir pada 5 Agustus. Khan sejauh ini fokus pada kampanye diplomatik global yang mengutuk tindakan India.
"Dalam masa-masa pengujian ini, dukungan diplomatik dan politik belaka tidak akan berhasil," kata Salahuddin pada pertemuan ratusan di Muzaffarabad, ibu kota zona Kashmir Pakistan.
Dalam pencopotan Kashmir yang dikuasai India dari status khusus, New Delhi diblokir hak kawasan untuk merancang undang-undang sendiri dan memungkinkan non-penduduk untuk membeli properti di sana. Pemerintah mengatakan reformasi akan memfasilitasi pengembangan Kashmir, untuk kepentingan semua.
Namun, langkah itu membuat marah banyak penduduk di wilayah itu, yang sejak itu berada di bawah pengekangan keamanan sejak saluran telepon, internet dan jaringan televisi diblokir dan pembatasan pergerakan. India dan Pakistan sama-sama menguasai sebagian Kashmir, namun mengklaimnya sepenuhnya.
Islamabad tahun ini mengumumkan pihaknya menindak kelompok-kelompok militan di tengah-tengah tekanan global untuk melakukannya, setelah sebuah kelompok melancarkan serangan mematikan terhadap polisi paramiliter di Kashmir yang dikuasai India pada Februari. Salahuddin mengatakan, bahwa langkah keras yang diambil oleh pemerintah Pakistan telah menghambat kemampuan kelompoknya untuk mengambil tindakan.
"Langkah-langkah ini telah menahan kami dari meluncurkan perlawanan bersenjata terhadap India dalam langkah yang tidak adil," katanya.
Para pejabat di Pakistan mengatakan, pemerintah berusaha menunjukkan, bahwa mereka berperilaku bertanggung jawab dan telah menolak saran bahwa mungkin ada godaan untuk menggunakan militan sebagai perwakilan terhadap India. Salahuddin, yang berasal dari kota Badgam di Kashmir yang dikelola India, ditempatkan pada daftar teroris global oleh Washington pada tahun 2017, sebuah langkah yang oleh pemerintah Pakistan pada waktu itu disebut tidak dapat dibenarkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
