REPUBLIKA.CO.ID, KASHMIR -- Kelompok-kelompok milisi di wilayah Kashmir yang dikelola India meminta Pakistan mengirim pasukan ke sana. Hal itu harus dilakukan jika PBB tidak mengerahkan pasukan penjaga perdamaiannya.
"Ini mengikat angkatan bersenjata Pakistan, kekuatan nuklir Islam pertama, memasuki Kashmir yang diduduki India untuk secara militer membantu rakyat di wilayah itu," kata Syed Salahuddin, tokoh yang memimpin aliansi beranggotakan lebih dari 10 kelompok yang memerangi pasukan India di Kashmir, Ahad (1/9).
Salahuddin menilai, bantuan atau dukungan militer memang lebih diperlukan daripada politik. "Dalam masa-masa pengujian ini, dukungan diplomatik dan politik belaka tidak akan berhasil," ujarnya, melayangkan tekanan pada Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.
Dia pun mengkritik langkah Pakistan dalam menindak para kelompok perlawanan di Kashmir pasca-terjadinya serangan bom yang menargetkan polisi paramiliter India pada Februari lalu. Lebih dari 40 personel India tewas dalam kejadian tersebut.
Menurut Salahuddin, langkah keras Pakistan telah menghambat kemampuan kelompoknya dalam melancarkan serangan. "Langkah-langkah ini telah menahan kami dari meluncurkan perlawanan bersenjata terhadap India dalam langkah yang tidak adil," ucapnya.
Para pejabat Pakistan telah mengatakan pemerintah berusaha menunjukkan sikap bertanggung jawab. Sebab, India sempat menuding Islamabad mendalangi aksi serangan bom di Kashmir pada Februari lalu. Pakistan pun berupaya menampik dugaan bahwa mereka memanfaatkan kelompok-kelompok milisi sebagai proksi terhadap New Delhi.
Salahuddin, yang berasal dari kota Badgam di Kashmir yang dikelola India, telah dicantumkan dalam daftar teroris global oleh Amerika Serikat (AS) pada 2017. Kala itu, Pakistan sempat mengatakan keputusan Washington tak dapat dibenarkan.
Situasi di Kashmir memanas sejak India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus lalu. Masyarakat di sana menggelar demonstrasi untuk menyuarakan protes dan kecaman atas keputusan India.
Mereka menilai pencabutan status khusus Kashmir berisiko mengubah aspek demografis wilayah tersebut. Kashmir diketahui merupakan satu-satunya wilayah di India dengan penduduk mayoritas Muslim.
Pakistan pun telah memprotes keputusan India mencabut status Kashmir. Islamabad telah menurunkan level hubungan diplomatiknya dan membekukan seluruh aktivitas perdagangannya dengan New Delhi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
