Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Jepang Tolak Gabung Misi Militer AS di Perairan Teluk

Selasa 03 Sep 2019 17:26 WIB

Red: Nur Aini

Teluk Persia

Teluk Persia

Jepang memiliki hubungan ekonomi dengan Iran meski menjadi sekutu AS.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Jepang tidak akan bergabung dengan misi keamanan pimpinan Amerika Serikat yang ingin memberikan perlindungan bagi kapal-kapal dagang yang melintasi perairan utama di Timur Tengah.

Baca Juga

Namun, Jepang akan mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan angkatan lautnya sendiri, demikian dilaporkan surat kabar Yomiuri, Selasa (3/9).

Kendati AS adalah sekutu Jepang paling penting, Tokyo tetap memupuk hubungan ekonomi dengan Iran. Selain itu, perusahaan-perusahaan Jepang telah menjadi pembeli utama minyak Iran, hingga akhirnya sanksi AS memaksa mereka mencari pemasok lain.

Dengan mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya dari kalangan pemerintah, Yomiuri mengatakan Jepang sedang mempertimbangkan rencana untuk mengirimkan Pasukan Bela Diri (SDF) Maritim sendiri. Pasukan itu akan dikerahkan untuk menjalankan misi mengumpulkan informasi di daerah-daerah sekitar Selat Hormuz serta jalur pelayaran Bab al-Mandab antara Yaman, Djibouti, dan Eritrea.

Jepang juga akan mempertimbangkan memasukkan Selat Hormuz ke dalam ranah kegiatan SDF jika Iran setuju. Ketika ditanya soal laporan surat kabar tersebut, Menteri Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menolak menyebutkan langkah-langkah khusus yang sedang dipertimbangkan pemerintah untuk memastikan keselamatan kapal Jepang.

"Menyangkut langkah apa yang efektif untuk memastikan keselamatan pelayaran kapal-kapal Jepang di Timur Tengah, kami ingin melihatnya dari berbagai aspek, termasuk soal pasokan minyak mentah yang stabil serta hubungan Jepang dengan Amerika Serikat dan Iran," kata Suga dalam acara jumpa pers berkala.

"Sementara kami mengkaji masalah ini, kami ingin menjaga prinsip menjalankan upaya diplomatik kita dalam menurunkan ketegangan serta menstabilkan situasi di Timur Tengah."

Iran telah mengecam upaya AS membentuk koalisi tersebut. Teheran mengatakan negara-negara di kawasan bisa menjaga jalur perairannya dan menjalankan langkah menuju penandatangan kesepakatan nonagresi. Pemerintah Jepang akan mengambil keputusan akhir, termasuk soal apakah rencana itu memungkinkan untuk dilaksanakan, setelah sidang Majelis Umum PBB akhir September.

Suga mengatakan pengaturan sedang dilakukan agar Perdana Menteri Shinzo Abe bisa bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani di sela-sela sidang Majelis Umum PBB tersebut. Perdagangan komoditas global dalam bulan-bulan terakhir ini mengalami guncangan terkait penahanan sebuah tanker Inggris serta serangkaian serangan terhadap kapal-kapal dagang internasional, yang dituding AS dan Inggris dilakukan oleh Iran. Teheran telah membantah tuduhan tersebut.

Inggris pada Agustus menjadi sekutu AS pertama yang mengumumkan bergabung. Hal itu dilakukan kendati sebagian besar negara Eropa menyatakan enggan mengambil bagian dalam misi tersebut karena khawatir ketegangan di kawasan akan meningkat.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA