REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Komisi Hak Asasi Manusia Permanen Independen (IPHRC) mendesak India untuk mengizinkan misi pencarian fakta sehingga kalangan yang ingin melakukannya bisa mendatangi wilayah yang disengketakan. Bagi IPHRC, Jammu dan Kashmir saat ini menjadi penjara terbesar di dunia.
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip Anadolu Agency, IPHRC terkejut atas kelanjutan blokade di Jammu dan Kashmir. Misalnya penerapan jam malam yang tidak manusiawi dan pemadaman akses komunikasi yang dilakukan oleh pasukan keamanan India sejak 5 Agustus meski ada kecaman internasional yang luas.
"Seluruh Kashmir yang diduduki India diubah menjadi penjara terbesar di dunia dengan hak asasi manusia dan berdampak parah pada sisi kemanusiaan penduduk Kashmir yang tidak bersalah," demikian pernyataan itu, dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (5/9).
Pernyataan itu juga menyebut, lebih dari 5.000 kebanyakan pemuda Kashmir telah ditahan secara ilegal oleh pasukan keamanan. Sedangkan, wartawan dan aktivis hak asasi manusia dituntut atas tuduhan yang direkayasa.
"Kelanjutan dari pelanggaran HAM berat oleh pasukan keamanan dengan impunitas di bawah ideologi eksklusif Hindutva mencerminkan bias negara yang jelas, yang telah menyebabkan munculnya peringatan genosida oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional."
Pemerintah Inggris juga mendukung seruan itu, dan bersikeras bahwa tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Kashmir yang dikelola India harus diselidiki secara tuntas, segera, dan transparan. Atas situasi di Kashmir itu, IPHRC mendukung rekomendasi Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia agar membentuk komisi penyelidikan di bawah naungan PBB untuk menyelidiki secara komprehensif semua dugaan pelanggaran HAM.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan telah mengangkat masalah HAM di Kashmir dengan Menteri Urusan Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar selama percakapan pada 7 Agustus. "UK akan dengan cermat memantau situasi di Kashmir," katanya.
"Semua dan setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia sangat memprihatinkan. Ini harus diselidiki secara menyeluruh, segera, dan transparan," kata Raab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika