Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah resmi mengumumkan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ibu kota Indonesia. Presiden Jokowi juga mengungkapan total kebutuhan dana untuk membangun ibu kota baru yakni sebesar Rp 466 triliun yang berasal dari APBN, kerja sama pemerintah dengan KPBU, dan investasi langsung swasta dan BUMN.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan Cina tertarik berinvestasi dalam sektor transportasi publik di ibu kota baru nantinya. Hal ini ia sampaikan pascapertemuan dengan pihak China Railways Construction Corporation (CRCC) di kantornya, Senin (2/9).
Bagaimana pendapat pakar perencanaan dan tata wilayah kota, Johnny Patta, terkait hal tersebut? Simak wawancara DW Indonesia dengan akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Deutsche Welle: Menurut Anda, infrastruktur apa saja yang harus menjadi fokus awal pemerintah dalam pembangunan ibu kota baru?
Johnny Patta:
Kalau itu masalah efisien, efektif, dan produktifitas pemerintah pusat, maka carilah lokasi di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang luasnya tidak usah besar-besar. Kalau tidak besar, maka infrastruktur yang dibutuhkan adalah supaya pemerintah pusat nyaman.
Infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, jalan, lingkungan, tidak perlu ada transportasi massal, buat apa? Ini perlu ada kejelasan peruntukannya. Kalau ibu kota jadi pusat koordinasi dengan provinsi, kota, kabupaten juga tidak perlu besar-besar.
Kalau ibu kota jadi pusat pelayanan 265 juta penduduk Indonesia, ya yang dibutuhkan adalah infrastruktur bandara, bukan menggunakan yang ada di Samarinda dan Balikpapan, supaya orang lebih cepat.
Kabarnya Cina tertarik untuk berinvestasi di sektor transportasi publik di ibu kota baru nanti, bagaimana Anda melihat ini?
Ini seolah-olah pemerintah ingin membuat kota besar, lebih besar dari DKI Jakarta. DKI Jakarta punya luas 66 ribu hektar, ini ingin dua atau tiga kalinya, buat apa? Kalau untuk pembangunan wilayah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur ya bukan untuk ibu kota.
Pengembangan wilayah dibutuhkan banyak daerah di Indonesia tidak hanya di Kalimantan Timur. Hingga ada minat investasi dari Cina, sebenarnya apa yang diinginkan dari pemerintah? Apakah ingin membuka investasi asing yang penting ada investasi besar masuk ke Indonesia dan kemudian membuat transportasi massal? Ya investor tertarik di mana saja, tapi tidak serelevan itu.
Menurut Anda seberapa pentingkah investasi asing khususnya yang berasal dari luar negeri dalam pembangunan ibu kota baru negara?
Kalau pemindahan ini supaya pemerintah pusat punya tempat yang nyaman dekat dengan kedutaan-kedutaan dan perusahaan-perusahaan asing sebesar Washington DC contohnya tetapi lebih kecil, buat apa? Apa yang kita lihat di Washington DC perubahan setelah ratusan tahun. Saya yakin tidak perlu sampai Rp 466 triliun, cukup Rp 50 triliun saja cukup untuk pembangunan ibu kota di sana.
Perhitungan saya seperdelapannya saja sudah cukup untuk bangun istana, kantor-kantor kementerian dan lembaga. Yang paling penting fokusnya adalah agar efisien, efektif, dan produktif, ya dari APBN saja 50 triliun itu. Saya menyayangkan konsepnya (pembangunan) tidak jelas lari ke sana ke sini.
Bagaimana dengan konsep forest city yang selama ini diberitakan?
Kalau kita ingin mengembangkan suatu kawasan dalam hal ini Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, kita harus mempelajari regional comparative effective dan regional comparative effective untuk mencari keunggulan wilayah tersebut. Keunggulan di sana kan batu bara dan pertambangan. Kalau mau dikembangkan ya cocoknya sebagai basis pengembangan ekonomi, tidak cocok untuk jadi ibu kota.
Kalau yang terjadi di sana lebih merusak lingkungan. Jangan membangun infrastruktur, membangun beton-beton di sana, karena merusak lingkungan. Jangan berharap bikin forest city dan sebagainya, sekarang yang ada saja hutannya terganggu.
Lantas hal apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam pembangunan nantinya?
Ada pertimbangan pemerintah ingin efektif, efisien, produktif, carilah lokasi yang semua (kementerian dan lembaga) bisa kumpul. Kalau pemerintah ingin berkoordinasi dengan pemerintah provinsi/kota/kabupaten, cari pusat-pusat ibu kota provinsi, kota, kabupaten masing-masing yang optimal.
Kalau pertimbangan jumlah penduduk yang 265 juta carilah besaran distribusi penduduk, tempat yang center atau dekat ke 265 juta penduduk itu. Masyarakat biasanya ingin mengurus sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah pusat misalnya perizinan yang dikhususkan untuk pemerintah pusat. Misalnya penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), itu masyarakat ke suatu lokasi tidak usah pindah-pindah, terpadu. Tetapi itu sudah dilakukan dengan OSS dan BKPN dan itu tidak harus lokasinya di satu tempat, jarak jauh dengan teknlologi informasi saat ini lebih cepat.
Wawancara dilakukan oleh Rizki Akbar Putra dan telah diedit sesuai konteks.
Ir. Johnny Patta, MURP., Ph.D. adalah akademisi fakultas Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) di Institut Teknologi Bandung (ITB). Johnny meraih gelar doktornya di Rutgers University, Amerika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
