Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tuesday, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

India Larang Peringatan Bulan Muharram di Kashmir

Senin 09 Sep 2019 08:51 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini

Tentara paramiliter India berjaga saat Muslim Kashmir menunaikan shalat Jumat di jalan di luar masjid setempat saat jam malam di Srinagar, India, Jumat (16/8).

Tentara paramiliter India berjaga saat Muslim Kashmir menunaikan shalat Jumat di jalan di luar masjid setempat saat jam malam di Srinagar, India, Jumat (16/8).

Foto: AP Photo/Mukhtar Khan
Sebagian besar upacara keagamaan dilarang di Kashmir yang dikuasai India.

REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR -- Pihak berwenang India memperketat keamanan di Srinagar, Kashmir. Mereka melarang penyelenggaraan peringatan bulan Muharram. Larangan yang banyak diprotes dan ditentang oleh muslim Syiah di kota itu.

Baca Juga

Dilansir dari Aljazirah sejak Ahad (8/9) pagi polisi sudah berkeliling kota, meminta para warga 'untuk tidak keluar rumah mereka'. Dikabarkan ada delapan sampai 10 orang yang ditahan dalam dua upacara keagamaan itu. Mereka ditahan dan dibawa polisi. Kabarnya mereka juga dipukuli dengan tongkat bambu.

Sebagian besar upacara keagamaan seperti Muhamrram sudah dilarang di Kashmir yang dikuasai India. Larangan tersebut diberlakukan sejak adanya pemberontakan terhadap pemerintah India yang dimulai pada 1989.

India memperkuat cengkramannya di Kashmir setelah mencabut status istimewa negara bagian itu pada 5 Agustus lalu. Dekrit presiden mencabut pasal 370 konstutisi India yang menjamin status istimewa negara bagian mayoritas muslim, Kashmir. Termasuk hak untuk memiliki konstitusi  dan otonomi untuk membentuk undang-undang sendiri kecuali di bidang pertahanan, komunikasi, dan kebijakan luar negeri. Langkah itu memperburuk hubungan mereka dengan Pakistan yang mengatakan akan menurunkan hubungan diplomatik dengan India.

India dan Pakistan mengklaim Kashmir sepenuhnya tapi masing-masing hanya menguasai setengah wilayah perbatasan itu. Dua dari tiga perang negara bertetangga yang memiliki senjata nuklir itu terjadi di Kashmir. Kashmir yang dikuasai India juga didera pemberontakan selama 30 tahun terakhir.

Pada Sabtu (7/9) lalu, Penasihat Keamanan Nasional India Ajit Doval mengatakan negaranya akan menghentikan pembatasan jaringan internet dan telepon di Kashmir, jika Pakistan berhenti mengerahkan 'teroris' dan menciptakan kerusuhan di negara bagian itu. Doval mengatakan saat ini sambungan telepon di Kashmir  '100 persen'  sudah dapat digunakan lagi. Tapi langkah selanjutnya tergantung dengan Pakistan yang menurut Doval sudah mengerahkan 230 pasukan bersenjata ke Kashmir.

"Pencabutan (pembatasan) komunikasi tergantung dengan bagaimana Pakistan berperilaku, kami bertekad untuk melindungi nyawa warga Kashmir dari teroris Pakistan bahkan jika kami harus memberlakukan batasan," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA