Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Indonesia Kecam Rencana Netanyahu Caplok Tepi Barat

Rabu 11 Sep 2019 19:18 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Ani Nursalikah

Gedung Pancasila yang terletak di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Gedung Pancasila yang terletak di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Rencana Netanyahu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mengecam rencana Perdana Menteri Israel benjamin netanyahu yang ingin mencaplok Lembah Yordan dan Laut Mati utara jika memenangkan pemilu.

"Indonesia mengecam keras pernyataan Perdana Menteri Netanyahu yang menjanjikan aneksasi Israel atas sebagian tepi barat jika dirinya berkuasa kembali setelah pemilu. Pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB serta mengancam kelangsungan proses perdamaian," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan yang dirilis Rabu (11/9).

Indonesia menilai, penting bagi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk segera merespons pernyataan Netanyahu. "Indonesia menyerukan kembali penyelesaian isu palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter yang disepakati internasional," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Netanyahu telah mengutarakan niatnya mencaplok Lembah Yordan dan Laut Mati utara. Hal itu dia umumkan menjelang penyelenggaraan pemilu israel pada 17 September mendatang.

"Hari ini saya mengumumkan niat saya, setelah pembentukan pemerintah baru, untuk menerapkan kedaulatan Israel ke Lembah Yordan dan Laut Mati utara," kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan televisi Israel pada Selasa (10/9) malam waktu setempat.

Oleh sebab itu, dia meminta dukungan kepada segenap warga Israel untuk mewujudkan rencananya. "Segera setelah pemilu, jika saya menerima mandat yang jelas untuk melakukannya dari kalian, warga Israel," ujarnya.

Netanyahu pun menegaskan kembali janjinya mencaplok semua permukiman yang telah dibangun Israel di Tepi Barat yang diduduki. Namun, langkah yang lebih luas bisa memakan waktu lebih lama serta membutuhkan koordinasi maksimal dengan Amerika Serikat (AS) selaku sekutu dekat Israel.

"Karena menghormati Presiden (AS Donald) Trump dan sangat percaya pada persahabatan kami, saya akan menunggu penerapan kedaulatan (terhadap permukiman Israel di Tepi Barat) sampai dirilisnya rencana politik presiden," kata Netanyahu merujuk pada rencana perdamaian Israel-Palestina yang digagas Washington.

Menurut Netanyahu, rencana perdamaian AS untuk konflik Israel-Palestina kemungkinan akan dirilis tak lama setelah pemilu di negaranya tuntas. Hal itu memang pernah diungkapkan para pejabat AS sebelumnya.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA