REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana mencaplok sejumlah daerah di Tepi Barat jika ia memenangkan pemilihan umum pada pekan depan.

Netanyahu dalam konferensi persnya, Selasa (10/9) waktu setempat, mengatakan jika terpilih kembali dan berhasil membentuk kabinet, ia akan menegakkan kedaulatan Israel di daerah Lembah Yordan dan Laut Mati utara. Dengan begitu daerah kekuasaan Israel akan sepenuhnya mengepung Tepi Barat.

Dia juga berharap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump segera mempresentasikan rencana yang ia sebut sebagai perdamaian Timur Tengah setelah pemilu Israel pada 17 September. Ia mengaku juga akan berkoordinasi dengan AS terkait kedaulatan permukiman Israel di Tepi Barat.

"(Rencana AS) merupakan tantangan besar sekaligus peluang besar bagi kami, sebuah peluang besar untuk menerapkan kedaulatan atas permukiman di Tepi Barat dan wilayah lain yang penting untuk warisan kita," kata Netanyahu sebagaimana dikutip CNN.

Seorang pejabat di pemerintahan AS kepada CNN, mengatakan saat ini tidak ada perubahan dalam kebijakan Negeri Paman Sam. "Kami akan menyampaikan visi perdamaian setelah pemilu Israel dan berupaya menentukan jalan terbaik ke depannya guna menghadirkan keamanan, peluang dan stabilitas yang selama ini dicari di wilayah tersebut," ujarnya.

Rencana Netanyahu ini mendapat penolakan keras dari anggota parlemen Israel yang mewakili warga Israel keturunan Arab, Ayman Odeh. Ia mengutuk karena rencana pencaplokan itu adalah bentuk deklarasi Israel negara apartheid.

Dalam sebuah pernyataan sikap bersama dari pemimpin partai-partai yang merepresentasikan warga Israel keturunan Arab, Odeh menyebut Netanyahu menutup berkas-berkas sejarah. "Dia melikuidasi masalah Palestina dan menghilangkan kemungkinan solusi dua negara yang damai, yaitu kemungkinan perdamaian. Rencana ini adalah implementasi kesepakatan AS abad ini dan deklarasi resmi Israel secara efektif adalah negara apartheid," ujar Odeh.