REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Parlemen Eropa menyatakan pada Kamis (12/9), Inggris tidak dapat hengkang dari Uni Eropa atau (Brexit) tanpa kesepakatan mengenai perbatasan dengan Irlandia atau backstop. Kesepakatan backstop tersebut harus dirancang untuk mencegah adanya perbatasan ketat antara Irlandia Utara yang merupakan wilayah Inggris dan Republik Irlandia.
"Anda tidak dapat memiliki kesepakatan tanpa backstop," kata presiden parlemen Eropa, David Sassoli mengatakan pada konferensi pers, dilansir Anadolu Agency, Jumat (13/9).
"Itu adalah posisi Komisi Eropa, posisi lembaga-lembaga Eropa, termasuk Parlemen Eropa," ucapnya.
Ia mengungkapkan, Inggris tidak mengusulkan alternatif untuk kesepakatan penarikan dari Uni Eropa. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bersikeras bahwa perundingan tentang kemungkinan kesepakatan masih berlanjut dengan para pejabat UE.
"Hingga saat ini, dan saya ingin menekankan hal ini, Inggris belum mengusulkan alternatif (backstop) dan apa pun yang secara hukum dapat dipercaya," kata Sassoli.
Sassoli mengatakan, jika Inggris keluar Uni Eropa tanpa kesepakatan atau no-deal, itu akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Inggris. Ia juga menyampaikan, UE akan terbuka dalam memperpanjang batas waktu Brexit mulai 31 Oktober untuk memberikan ruang bagi pemilihan umum atau untuk memblokir Brexit tanpa kesepakatan.
Sementara itu, Parlemen Inggris telah dibekukan semenjak Selasa (10/9) pagi setelah ratu Elizabeth menyetujui pembekuan kegiatan parlemen, seperti yang telah diminta oleh Johnson. Pengadilan Skotlandia pada Rabu (11/9) menyatakan pembekuan itu melanggar hukum. Namun, pemerintah mengatakan akan mengajukan banding atas putusan di Mahkamah Agung pada pekan depan.
Inggris dijadwalkan keluar Uni Eropa pada akhir Oktober setelah dua kali perpanjangan diberikan oleh Uni Eropa. Johnson bersikeras bahwa negara itu akan keluar Uni Eropa dengan atau tanpa kesepakatan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
