Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

AS dan Saudi akan Bahas Pembangunan Reaktor Nuklir

Sabtu 14 Sep 2019 19:11 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Gita Amanda

Inti nuklir. Ilustrasi

Inti nuklir. Ilustrasi

Foto: Sciencealert
Saudi harus menyetujui standar nonproliferasi 123 sebelum mencapai kesepakatan nuklir

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Energi Amerika Serikat (AS) Rick Perry mengatakan akan menemui Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman. Dia hendak membahas tentang rencana Saudi membangun nuklir ">reaktor nuklir .

Dia menjelaskan Saudi harus menyetujui standar nonproliferasi “123” sebelum mencapai kesepakatan apa pun. Sejauh ini Saudi memang menolak menyetujui standar yang akan memblokir kemampuannya untuk memperkaya uranium dan memproses ulang plutonium. Itu merupakan metode yang dapat dipakai untuk memproduksi senjata atom.

Perry belum memberitahu di mana pertemuan dengan Pangeran Abdulaziz akan dilakukan. Namun seorang pejabat AS menyebut, kemungkinan pertemuan itu dilaksanakan di sela-sela konferensi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina, Austria, pekan depan.

Dalam pertemuan itu akan dibahas tentang aktivitas pengayaan uranium oleh Iran. Perry menegaskan bahwa AS akan terus berusaha menekan ekspor minyak Iran. “Iran mengetahui peraturan untuk menjadi warga negara yang baik di dunia. Jika mereka terus hidup di luar batas itu, saya curiga AS akan terus memiliki garis yang sangat kuat dan keras terhadap mereka,” ujarnya, dikutip laman Aljazirah, Sabtu (14/9).

Tahun lalu, Putra Mahkota Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mengatakan negaranya tidak ingin mengembangkan senjata nuklir. Namun jika Iran mengembangkannya, Saudi siap melakukan hal serupa.

Pada Juli lalu, Iran mengumumkan telah melakukan pengayaan uranium melampaui ketentuan yang ditetapkan kesepakatan nuklir atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yakni sebesar 3,67 persen. Teheran mengklaim saat ini pengayaan uraniumnya telah mencapai lebih dari 4,5 persen.

Iran mengatakan level pengayaan itu memang masih sangat jauh dari yang dibutuhkan untuk memproduksi senjata nuklir. Namun ia siap melanjutkan aktivitas pengayaan uraniumnya jika perekonomiannya masih dijerat sanksi AS.

AS diketahui telah hengkang dari JCPOA pada Mei 2018. Setelah keluar, Presiden AS Donald Trump memutuskan menerapkan kembali sanksi ekonomi terhadap Teheran. Mundurnya AS membuat JCPOA goyah dan terancam bubar.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA