Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

Thursday, 18 Safar 1441 / 17 October 2019

Imran Khan: Perang dengan India Sangat Mungkin

Ahad 15 Sep 2019 16:09 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Dwi Murdaningsih

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan.

Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan.

Foto: EPA-EFE/Thomas Peter
PM Pakistan mengatakan Pakistan tidak akan pernah mulai berperang.

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan percaya  Pakistan dan India bisa saja mengalami perang. Hal itu merujuk pada sengketa yang tak kunjung berkesudahan soal Kahsmir, yang wilayahnya dibagi dengan kedua negara.

"Delapan juta Muslim di Kashmir dikepung selama hampir enam minggu. Dan mengapa ini menjadi konflik antara India dan Pakistan, yakni karena apa yang sudah kita tahu tentang tindakan India yang mengalihkan perhatian dari aneksasi ilegal mereka dan pembasmian mereka berikutnya terhadap Kashmir," ujar Khan dalam wawancara eksklusif dengan Aljazirah, Ahad (15/9).

Menurutnya, India hanya memantik perhatian dengan menyalahkan Pakistan atas terorisme. Dia mengatakan, Pakistan tidak akan pernah mulai berperang.

Baca Juga

"Saya jelas seorang pasifis, saya anti-perang, saya percaya bahwa perang tidak menyelesaikan masalah," ujarnya.

Meski demikian, ia mengandaikan, ketika dua negara bersenjata nuklir berperang secara konvensional, maka menurutnya ada kemungkinan bahwa itu akan menjadi perang nuklir, yang tak terpikirkan olehnya. Perang, kata Khan memiliki konsukensi.

"Jadi itu sebabnya kami mendekati PBB, kami mendekati setiap forum internasional, bahwa mereka harus bertindak sekarang karena ini adalah bencana potensial yang akan jauh melampaui anak benua India," ujar Khan.

Hingga kini, Pakistan telah melakukan berbagai upaya untuk membuka dialog dengan India. Pakistan meniginkan untuk hidup sebagai tetangga yang beradab dalam menyelesaikan perbedaan atas Kashmir misalnya yang harusnya melalui penyelesaian politik. 

"Ketika kami mencoba untuk berdialog, mereka berusaha mendorong kami dalam daftar hitam di FATF (Satuan Tugas Aksi Keuangan). Jika Pakistan dimasukkan ke dalam daftar hitam FATF itu berarti akan ada sanksi terhadap Pakistan. Jadi mereka berusaha membuat kami bangkrut secara ekonomi, saat itulah kami menarik kembali. Dan saat itulah kami menyadari bahwa pemerintah ini sedang dalam agenda untuk mendorong Pakistan ke bencana," kata Khan.

Khan tidak hanya menghadapi kritik tentang ekonomi negara yang sedang terperosok. Para aktivis dan jurnalis hak-hak sipil mengatakan, bahwa ruang untuk perbedaan pendapat dan kebebasan berekspresi telah menyusut serta adanya tindakan keras terhadap media sejak ia menjabat.

"Pakistan adalah salah satu tempat paling bebas di dunia kepada media. Kebebasan yang dimiliki wartawan di negara ini belum pernah terjadi sebelumnya," tegas Khan.

Ditanya tentang prestasi pemerintahannya setelah tahun pertama menjabat, Khan mengatakan telah berada di Pakistan baru atau 'Naya Pakistan" seperti janji kampanyenya. Ia mengatakan, Pemerintah telah melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA