REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganeksasi Lembah Yordan dan Laut Mati Utara jika partainya, Likud Party, memenangkan pemilu Israel. OKI menilai pengumuman itu sebagai agresi terhadap hak rakyat Palestina.
"OKI menganggap deklarasi serius ini sebagai agresi baru terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB, prinsip-prinsip hukum internasional serta resolusi PBB terkait, termasuk resolusi Dewan Keamanann No.242 dan 338," kata OKI dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Ahad (15/9), dikutip laman resmi organisasi tersebut.
Sekretaris Jenderal OKI Yousef bin Ahmed Al Othaimeen mengatakan OKI akan mengadakan pertemuan luar biasa tingkat menteri luar negeri untuk merespons rencana Netanyahu. OKI siap mengambil langkah-langkah politik dan hukum yang diperlukan guna menghadapi penderian agresif Israel.
"Sekretaris Jenderal meminta semua neagara dan organisasi internasional untuk menolak serta mengutuk deklarasi provokatif ini serta memaksa Israel menghentikan semua prosedur sepihak sebagai batal demi hukum, tidak berlaku, dan tidak berdampak di bawah hukum internasional dan resolusi PBB," kata OKI.
OKI menegaskan kembali dukungannya terhadap hak rakyat Palestina, termasuk untuk membentuk negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Pekan lalu, Netanyahu mengutarakan niatnya untuk mencaplok Lembah Yordan dan Laut Mati Utara. Dia mengatakan akan merealisasikan hal itu bila partainya, Likud Party, memenangkan pemilu Israel pada Selasa (17/9).
"Hari ini saya mengumumkan niat saya, setelah pembentukan pemerintah baru, untuk menerapkan kedaulatan Israel ke Lembah Yordan dan Laut Mati utara," kata Netanyahu.
Dia meminta dukungan kepada segenap warga Israel untuk mewujudkan rencananya. "Segera setelah pemilu, jika saya menerima mandat yang jelas untuk melakukannya dari kalian, warga Israel," ujarnya.
Netanyahu pun menegaskan kembali janjinya untuk mencaplok semua permukiman yang telah dibangun Israel di Tepi Barat yang diduduki. Namun langkah yang lebih luas bisa memakan waktu lebih lama serta membutuhkan koordinasi maksimal dengan Amerika Serikat (AS) selaku sekutu dekat Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika