REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Pemerintah Venezuela membebaskan politisi oposisi Edgar Zambrano setelah empat bulan ditahan karena dakwaan pengkhianatan. Zambrano adalah deputi pemimpin oposisi Juan Guaido. Ia ditahan pada bulan Mei lalu karena mendukung kudeta gagal terhadap Presiden Nicolas Maduro pada 30 April.
Jaksa Umum Venezuela Tarek William Saab mengatakan, pemerintah mengajukan pembebasan setelah ada "kesepakatan parsial dengan oposisi nasional di sektor tertentu". Namun, kasus Zambrano tetap dibuka. Mahkamah Agung mengatakan, anggota parlemen itu diperkirakan akan dihadapkan ke pengadilan setiap 30 hari dan ia dilarang keluar negeri.
"Pada praktiknya ini penculikan. Saya ditangkap pada tengah malam oleh laki-laki yang tidak mengidentifikasi diri mereka, tidak ada perintah penangkapan, tidak ada perintah dari republik, dan ini melanggar hak politik saya," kata Zambrano, seperti dilansir dari Aljazirah, Rabu (18/9).
Setelah dibebaskan, Zambrano meminta para tahanan politik lainnya juga dibebaskan. Termasuk empat orang rekannya yang masih ditahan.
"Pada hari saya dibebaskan, saya meminta dan menyerukan pembebasan tahanan politik, warga sipil, dan militer. Saya meminta demokrasi untuk negeri saya," katanya.
Melalui media sosial Twitter, Guaido menanggapi pembebasan Zambrano. Ia mengatakan, pembebasan Zambrano merupakan hasil dari tekanan masyarakat internasional.
"Pembebasan Zambrano dan tahanan politik adalah kemenangan warga sipil dan tekanan internasional, dan laporan Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB Michelle Bachelet. Ini bukan 'sikap baik' dari diktaktor," ujar Guaido melalui akun Twitter-nya.
Sejak bulan Januari lalu, Venezuela terjerembab dalam krisis politik. Kala itu, Guiado mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara karena Maduro dituding mencurangi Pemilihan Umum 2018. Guaido didukung puluhan negara barat dan sekutu-sekutu regional.
Maduro menuduh oposisinya mendorong kekerasan. Menurutnya, oposisi berusaha menggulingkannya dengan bantuan Amerika Serikat. Pada bulan Juli lalu, Michelle Bachelet merilis laporan hingga 31 Mei pemerintah Venezuela telah melakukan penangkapan sewenang-wenang dan menahan hampir 800 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika