Sabtu, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 Desember 2019

Sabtu, 17 Rabiul Akhir 1441 / 14 Desember 2019

Indonesia: Rencana Israel Langgar Hukum Internasional

Senin 16 Sep 2019 15:21 WIB

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nur Aini

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam konferensi pers di el Aviv, Israel, Selasa (10/9). Netanyahu berjanji menganeksasi Tepi Barat jika ia terpilih pekan depan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam konferensi pers di el Aviv, Israel, Selasa (10/9). Netanyahu berjanji menganeksasi Tepi Barat jika ia terpilih pekan depan.

Foto: AP Photo/Oded Balilty
Rencana Israel menganeksasi Tepi Barat melanggar resolusi PBB.

REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Dirjen Kerja Sama Multilateral selaku Utusan Khusus Menteri Luar Negeri pada Sidang Luar Biasa Tingkat Menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Febrian A Ruddyard menegaskan, bahwa Indonesia menilai janji kampanye Israel terkait aneksasi wilayah Tepi Barat Palestina sebagai tindakan yang tidak mengindahkan hukum internasional. Febrian menegaskan pula bahwa rencana perdana menteri Benjamin Netanyahu sebagai bentuk nyata pelanggaran terhadap resolusi-resolusi PBB.

Baca Juga

OKI menggelar sidang luar biasa tingkat menteri dua hari sebelum berlangsungya pemilihan umum (pemilu) di Israel, Ahad (15/9) untuk merespons pernyataan PM Netanyahu terkait rencana aneksasi sejumlah wilayah Tepi Barat Palestina. Resolusi DK PBB Nomor 2334 tahun 2016 secara jelas menyatakan bahwa perubahan terhadap garis batas tahun 1967 tidak diakui oleh DK PBB. 

"Indonesia mengharapkan OKI dapat menyerukan kepada masyarakat internasional untuk dapat memberikan dukungan kepada Palestina dan tidak mengakui tindakan ilegal Israel, serta meminta tindakan Israel tersebut dapat dibahas dalam DK PBB," kata Febrian dalam rilis media yang diterima Republika.co.id, Senin (16/9).

Febrian mengatakan, rencana aneksasi Israel sangat terkait dengan isu hukum dan kemanusiaan. Proyek pembangunan permukiman di wilayah Palestina merupakan salah satu kendala terhadap progres negosiasi, serta menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi masyarakat Palestina.

"Indonesia meminta OKI dapat mencegah upaya Israel mengubah komposisi demografi di wilayah Palestina dan menjaga komitmen terkait solusi dua negara dengan dasar garis batas tahun 1967, prinsip self-determination bagi masyarakat Palestina, serta Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," kata Febrian.

Pertemuan yang berlangsung selama satu hari tersebut dihadiri 8 menteri dari negara OKI. Dari sana, sidang menghasilkan komunike bersama yang berisikan kecaman kepada Israel dan dukungan kepada rakyat Palestina.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA