Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

OKI Serukan Boikot dan Sanksi Ekonomi untuk Israel

Senin 16 Sep 2019 19:43 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nur Aini

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam konferensi pers di el Aviv, Israel, Selasa (10/9). Netanyahu berjanji menganeksasi Tepi Barat jika ia terpilih pekan depan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbicara dalam konferensi pers di el Aviv, Israel, Selasa (10/9). Netanyahu berjanji menganeksasi Tepi Barat jika ia terpilih pekan depan.

Foto: AP Photo/Oded Balilty
Perdana Menteri Israel berencana mencaplok wilayah Tepi Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyerukan dunia internasional untuk mengecam kebijakan kolonial Israel di Palestina yang diduduki. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan darurat negara-negara OKI di Jeddah, Arab Saudi, Ahad (15/9) waktu setempat, melansir Anadolu Agency, Senin (16/9).

Baca Juga

Bahkan, OKI juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghadapi Israel. Misalnya, dengan memboikot dan menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik terhadap Israel.

OKI juga mendesak semua negara yang menjadi anggotanya untuk mengangkat persoalan Palestina dan pendudukan Israel yang tidak sah pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74 pekan depan. Bagi negara-negara OKI, perdamaian dan keamanan di Timur Tengah tidak dapat tercapai tanpa adanya penarikan Israel secara penuh dari wilayah pendudukan Palestina 1967, termasuk Yerusalem.

Untuk negara-negara yang belum mengakui Palestina sebagai negara, OKI memintanya untuk segera menyampaikan pengakuannya. Negara-negara OKI menegaskan dukungannya kepada Palestina agar mendapatkan pengakuan internasional yang lebih besar dari Negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967.

Pada pertemuan OKI di Jeddah tersebut, Arab Saudi ikut mengutuk kebijakan kolonial Israel di Palestina yang diduduki dan segala upaya untuk mengubah komposisi demografi melalui permukiman ilegal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Selasa pekan lalu mengumumkan akan mencaplok Lembah Yordan, sebidang tanah subur yang menyumbang sekitar seperempat dari kawasan Tepi Barat.

Menurut kelompok hak asasi manusia Israel B'Tselem, sekitar 65 ribu warga Palestina dan 11 ribu pemukim Israel tinggal di Lembah Jordan dan wilayah Laut Mati utara. Kota utama Palestina adalah Jericho, dengan sekitar 28 desa dan komunitas Badui yang lebih kecil.

Israel mengklaim bahwa Lembah Jordan itu penting untuk keamanannya dan secara konsisten mereka menolak gagasan melepaskan bagiannya dalam penyelesaian apa pun di masa depan dengan Palestina.

"Dengan bantuan Tuhan, kami akan menerapkan kedaulatan Yahudi di semua pemukiman, sebagai bagian dari tanah Israel dan sebagai bagian dari negara bagian Israel," kata Netanyahu di awal bulan ini memperbarui janji menganeksasi semua blok pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA