REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di seluruh Australia. Menjelang pertemuan perubahan iklim PBB di New York, masyarakat Australia menuntut pemerintah mereka untuk melakukan hal yang lebih banyak lagi dalam mengatasi pemanasan global.
Unjuk rasa 'perubahan iklim' pada Jumat (20/9) digelar di dua kota terbesar di Australia yakni Sydney dan Canberra. Pengunjuk rasa meminta negara mereka sebagai salah satu eksportir batu bara dan gas cair terbesar di dunia untuk melakukan aksi dramatis dalam mengurangai emisi gas rumah kaca.
Pengunjuk rasa mengatakan demonstrasi tersebut akan digelar di 110 kota di seluruh Australia. Mereka menuntut pemerintah dan pengusaha untuk memastikan emisi karbon menjadi nol pada 2030.
Pelaksana tugas Perdana Menteri Australia Michael McCormack mengatakan unjuk rasa perubahan iklim ini 'hanya mengganggu' karena harusnya digelar pada akhir pekan agar tidak mengganggung ketertiban umum. Panitia unjuk rasa mengaku ada 300 ribu orang yang berpartisipasi dalam protes tersebut menjadi unjuk rasa terbesar setelah unjuk rasa anti perang Irak.
Sebagian besar kantor polisi menolak memberikan perkiraan berapa jumlah pengunjuk rasa yang terlibat. Tapi panitia mengatakan ada 30 ribu orang di Brisbane sementara polisi memperkirakan 12 ribu orang. Panitia mengatakan ada 15 ribu orang di Canberra sementara polisi mengatakan hanya 7.000 orang.
Polisi Australia dikenal kerap menurunkan angka pengunjuk rasa. Protes perubahan iklim tidak hanya terjadi di Australia.
Thailand dan Hong Kong juga menggelar aksi serupa. Ratusan orang turun ke jalan di Bangkok meminta pemerintah mereka membuat langkah konkrit dalam mengatasi perubahan iklim.
Panitia mengatakan ada 250 orang yang ikut unjuk rasa termasuk anak-anak bersama orang tua mereka. Sebagian besar yang melakukan unjuk rasa berasal dari negara Barat.
Panitia unjuk rasa Nanticha Ocharoenchai mengatakan demonstrasi akan berhenti di depan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Di sana, mereka akan mengajukan surat terbuka meminta pemerintah untuk mendeklarasikan darurat iklim, melarang energi batu bara pada 2025 dan sepenuhnya mengganti bahan bakar fosil dengan energi berkelanjutan pada 2040.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
