REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prancis kembali menegaskan komitmennya untuk membantu Lebanon dalam rencananya untuk melakukan reformasi ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Presiden Perancis Emmanuel Macron, Jumat (20/9), dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri di Paris.
Lebanon ingin melakukan reformasi yang telah lama tertunda. Salah satu negara dengan hutang terbanyak di dunia ini berupaya untuk memperbaiki ekonomi dan keuangan negaranya yang stagnan.
Dalam acara pers bersama Presiden Macron, PM al-Hariri mengatakan ia telah melakukan "pembicaraan yang sangat baik" dengan para pelaku bisnis Perancis tentang kemungkinan berinvestasi di Lebanon.
Sementara itu, Bank Sentral Lebanon pada Kamis (19/9) waktu setempat menyatakan menyetujui permintaan likuidasi dari Jammal Trust Bank, bank yang terkana sanksi AS pada bulan lalu. Menurut Bank Sentral, nilai aset Jammal Trust dan seluruh yang dimiliki menjadi jaminan dari likuidasi yang diberikan Bank Lebanon.
"Pada prinsipnya, (aset Jammal Trust Bank) cukup untuk membayar deposit dan komitmennya," kata Bank Sentral Lebanon, seperti dikutip dari Reuters, Jumat (20/9).
Sebagai informasi, Washington sebelumnya mengenakan sanksi kepada Jammal Trust Bank dan anak perusahaannya pada Agustus lalu. AS menuding bank tersebut ikut membantu mendanai gerakan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon.
Pemerintah AS tengah berusaha untuk menghentikan seluruh pendanaan bagi Hizbullah di seluruh dunia lewat sanksi yang diberikan kepada lembaga-lembaga bersangkutan. Jammal Trust Bank menolak tuduhan tersebut dan bakal mengajukan banding ke pengadilan atas tuduhan itu. Sementara itu, Gubernur Bank Sentral Lebanon, Riad Salameh, mengatakan, semua dana deposan akan dijamin pada saat jatuh tempo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
