REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Kementerian Luar Negeri Iran mengecam sanksi baru Amerika Serikat (AS) yang mengincar bank sentral mereka. Iran mengatakan sanksi itu akan menutup akses rakyat Iran mendapatkan makanan dan obat-obatan.
Iran mengatakan sanksi terbaru ini menunjukkan betapa frustrasinya AS. Satu pekan setelah serangan drone ke infrastruktur minyak Arab Saudi, pemerintahan Presiden Donald Trump menerapkan sanksi terbaru ke Iran.
"Ini tanda AS frustrasi ketika mereka berulang kali memberikan sanksi ke institusi yang sama, artinya upaya mereka membuat bangsa Iran berlutut dengan 'tekanan maksimal' telah gagal," kata Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif, dalam pernyataannya yang disiarkan di televisi, Sabtu (21/9).
Sanksi baru AS ini mengincar bank sentral dan dan dana pembangunan negara Iran. AS menganggap Iran sebagai dalang serangan 14 September tersebut. Iran membantah terlibat dalam serangan yang mengguncang produksi minyak Arab Saudi tersebut.
"Tapi ini berbahaya dan tidak dapat diterima karena mencoba menghalangi akses rakyat Iran ke makanan dan obat-obatan," kata Zarif saat tiba di New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB pekan depan.
Sementara itu, ada laporan di media sosial yang mengatakan sejumlah server dan situs Iran termasuk perusahaan petrokimia diserang. Belum ada pernyataan resmi tentang hal ini. Situs perusahaan minyak Iran NIOC juga tampil normal. Warga mengatakan akses internet tidak terganggu.
Organisasi yang memantau konektivitas internet Netblocks mengatakan data mereka menunjukkan 'gangguan putus-sambung' di beberapa layanan internet Iran mulai terjadi pada Jumat malam. Netblocks mengatakan dampak gangguan terbatas pada beberapa penyedia layanan internet dan penyebabnya juga belum jelas.
"Data konsisten dengan serangan siber atau insiden teknis yang tak direncanakan yang berdampak pada jaringan sebagai lawan dari insiden pencabutan atau penghentian yang disengaja," cicit Netblocks di Twitter.
Sanksi baru AS menargetkan bank sentral Iran yang sudah diterpa sanksi sebelumnya. Sanksi yang terbaru juga menghantam Dana Pembangunan Nasional dan perusahaan yang pemerintah AS nilai digunakan menutupi transaksi pembelian untuk militer Iran.
Zarif mengatakan pada Rabu (25/9) mendatang ia akan bertemu dengan para menteri luar negeri penandatanganan kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Karena AS sudah keluar, maka kemungkinan Zarif akan bertemu menteri luar negeri Inggris, Prancis, Jerman, China dan Rusia.
"Seperti yang kami katakan sebelumnya, Amerika Serikat hanya dapat hadiri jika kembali ke (JCPOA) dan mengakhiri perang ekonomi dengan Iran," kata Zarif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika