REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sidang Umum PBB memang terbuka bagi publik. Tapi tahun ini banyak pertemuan sela tingkat tinggi yang diadakan tertutup dalam acara yang digelar dari hari Selasa (24/9) sampai Ahad (30/9) itu.
Pada Senin (23/9), juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan tahun ini PBB menerima 630 permintaan tempat pertemuan. Ratusan pertemuan orang per orang dan kelompok kecil lainnya akan digelar di hotel, di kantor Misi PBB, saat makan siang atau makan malam.
Duta Besar India untuk PBB Syed Akbarudidin mengatakan contohnya seperti pertemuan-pertemuan Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Luar Negeri Subrahmanyam Jaishankar. Mereka akan menghabiskan waktu selama satu jam bersama setiap presiden, perdana menteri atau menteri luar negeri dari 75 negara.
Akbaruddin mengatakan pertemuan-pertemuan itu bagian dari upaya India 'lebih mengintesifkan lagi' perjanjian-perjanjian mereka. Tapi yang paling penting potensi pertemuan antara Modi dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan.
Pertemuan untuk membahas keputusan pemerintah Modi untuk mencabut hak istimewa Jammu dan Khasmir pada 5 Agustus lalu. Akbaruddin mengatakan harus ada lingkungan yang memadai agar kedua pemimpin itu bertemu.
"Pembicaraan hari yang berasal dari Pakistan tentu tidak kondusif dengan lingkungan yang memungkinkan," katanya.
Pada pekan lalu Khan mengatakan pemerintahnya tidak akan berbicara dengan India. Sampai pemerintah Modi mencabut jam malam dan mengambalikan stasus otonomi khusus Jammu dan Kashmir. Seperti diplomat yang lain untuk isu-isu global Akbaruddin juga memberikan pandangan kurang optimistis.
"Kami bertemu dalam konteks kompetisi yang lebih besar dibandingkan konteks kerja sama, sedikit kolaborasi, banyak persaingan, iklim, selain perubahan iklim, juga tampaknya tidak kondisif untuk berkolaborasi dan berkerja sama, dan itu kenyataan yang pahit," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika