REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengumumkan pembentukan komite konstitusi Suriah. Anggota pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad dan perwakilan oposisi masuk dalam komite tersebut. Pengumuman tersebut dilakukan satu pekan setelah Guterres mengatakan sudah ada kesepakatan yang diraih dalam 'komposisi anggota komite'.
"Saya senang mengumumkan kesepakatan pemerintah Republik Arab Suriah dan Komisi Negosiasi Suriah untuk dalam membentuk Komisi Konstitusional yang kredibel, seimbang, dan inklusif yang akan difasilitasi PBB di Jenewa," kata Guterres seperti dilansir dari Aljazirah, Selasa (24/9).
Di malam sebelum Sidang Umum PBB ke-74 di New York, Guterres mengatakan ia sangat yakin peluncuran komite konstitusional yang dipimpin dan diorganisir oleh Suriah dapat menjadi langkah awal menunju solusi konflik. Tapi pakar cukup pesimistis dengan komite tersebut.
"Pemerintah Suriah telah menurunkan kakinya (mengadopsi kebijakan yang tegas ketika dihadapkan dengan oposisi atau ketidakpatuhan) dan mengatakan hanya rakyat Suriah yang akan memutuskan masa depan Suriah," kata kepala Pusat Kajian Timur Tengah University of Oklahoma Joshua Landis.
Dengan begitu, kata Landis, perang sudah dimenangkan. Sehingga tidak mungkin membiarkan kekuatan dari luar dan PBB untuk mengubah konstitusi Suriah terlalu banyak.
Aljazirah melaporkan PBB yakin dapat melanjutkan langkah tersebut. Padahal sebelumnya komposisi komite konstitusi itu cukup bermasalah. Pekan lalu PBB sudah menyelesaikan daftar partisipannya dan sudah disetujui oleh pemimpin Turki, Iran, dan Rusia dalam pertemuan di Turki.
Pada Senin (23/9) pagi, Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir Pederson bertemu dengan kementerian luar negeri Suriah untuk membahas pembentukan komite. Kantor berita Suriah SANA melaporkan pertemuan Menteri Luar Negeri Walid al-Moallem dan Pederson fokus membahas pembentukan komite dan jaminan bebas 'dari semua intervensi luar negeri'.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
